RRI.CO.ID, PURBALINGGA - Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui DinsospermasdesP3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama empat hari, Senin (13/7/2026) hingga Kamis (16/7/2026) di Gedung Operation Room.

Kepala Dinsospermasdesp3a Kabupaten Purbalingga, Muhammad Fathurrohman, mengatakan melalui pelatihan ini, seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat, agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi SIKS-NG.

"Pemerintah saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025," katanya.

"Operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi riil," jelasnya.

Faturohman menambahkan, validitas data menjadi faktor utama karena DTSEN menggunakan sistem pemeringkatan Desil 1 hingga 10.

"Yakni penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga pada Desil 1 sampai 4, sedangkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) menyasar warga Desil 1 sampai 5," pungkasnya.