RRI.CO.ID, Lombok Barat – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Barat mencatat kinerja positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang semester pertama 2026. Sektor pelabuhan menjadi penyumbang terbesar dengan capaian yang telah melampaui target, sementara sektor parkir masih terus digenjot agar mampu memberikan kontribusi lebih besar pada triwulan ketiga.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Drs. M. Hendrayadi, mengungkapkan sumber PAD di instansinya bertumpu pada dua sektor utama, yakni pelabuhan dan parkir. Menurutnya, performa sektor pelabuhan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.

"Sumber PAD Dishub terbagi menjadi dua, yakni pelabuhan dan parkir. Untuk pelabuhan, capaiannya sudah sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Juni realisasinya sudah mencapai sekitar 120 persen," ujar Hendrayadi saat ditemui RRI dikantornya Gerung, Lombok Barat, Rabu 15 Juli 2026.

Sementara itu, penerimaan dari sektor parkir belum menyamai capaian pelabuhan. Meski demikian, Hendrayadi menilai realisasinya masih berada pada jalur yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Pendapatan parkir memang belum spektakuler, tetapi masih on track. Saat ini realisasinya sudah berada di kisaran 41 hingga 42 persen dari target yang diberikan," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan sebelumnya, capaian hingga pertengahan tahun seharusnya telah mencapai sekitar 50 persen. Namun, adanya penyesuaian regulasi membuat capaian tersebut masih dinilai memenuhi batas yang ditetapkan.

Memasuki triwulan ketiga, Dishub Lombok Barat akan mengalihkan fokus untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir agar mampu mengejar target PAD secara maksimal.

"Karena pelabuhan sudah berjalan sangat baik, pada triwulan ketiga kami akan lebih fokus mengoptimalkan sektor parkir. Harapan kami, ada peningkatan yang signifikan sehingga target PAD bisa tercapai," tegasnya.

Selain meningkatkan pendapatan, Dishub juga mulai melakukan langkah efisiensi melalui pendataan menyeluruh terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU). Data tersebut nantinya akan disinkronkan bersama PLN agar tagihan listrik PJU lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan PJU. Setelah selesai, data tersebut akan kami sinkronkan dengan PLN agar pembayaran lebih realistis. Pendataan dilakukan secara bertahap per kecamatan sehingga ada pertanggungjawaban secara hukum maupun moral kepada masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Dishub terus memperluas pengelolaan parkir resmi dengan menambah titik-titik baru di berbagai pusat aktivitas masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan praktik parkir liar sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut Hendrayadi, setiap lokasi yang berkembang menjadi pusat keramaian akan langsung dipetakan untuk dimasukkan ke dalam sistem parkir resmi pemerintah.

"Kami terus mengikuti perkembangan titik-titik keramaian masyarakat. Semua lokasi yang berpotensi menjadi titik parkir akan kami masukkan menjadi bagian dari PAD. Tidak boleh ada parkir liar yang luput dari pengawasan," katanya menegaskan.

Ia menyebutkan, kawasan Car Free Day (CFD), Car Free Night (CFN), hingga berbagai pusat aktivitas masyarakat kini telah masuk dalam pengelolaan resmi Dishub. Bahkan, apabila muncul pusat keramaian baru di wilayah Lembar maupun kecamatan lainnya, pengelolaan parkir akan segera diperluas.

"Semua titik keramaian seperti CFD dan CFN sudah kami jaring. Kalau nanti ada pusat keramaian baru di Lembar ataupun wilayah lainnya, kami akan masuk sehingga seluruh potensi parkir bisa menjadi PAD daerah," ujarnya.

Hendrayadi menambahkan, Kecamatan Gerung menjadi salah satu wilayah prioritas penguatan pengelolaan parkir. Saat ini terdapat sekitar 170 titik parkir yang tersebar di wilayah tersebut dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan, optimalisasi terbesar diarahkan pada kawasan CFD dan CFN setelah terbitnya keputusan Bupati Lombok Barat mengenai perubahan status sejumlah titik parkir dari parkir tepi jalan umum menjadi parkir khusus.

"Dengan perubahan status tersebut, potensi pendapatan daerah otomatis meningkat karena pengelolaannya menjadi lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas," ucapnya.

Dishub Lombok Barat optimistis kombinasi peningkatan kinerja sektor pelabuhan, penataan parkir resmi, penambahan titik parkir, serta efisiensi pembayaran PJU akan memperkuat kontribusi sektor perhubungan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hingga akhir 2026.

"Kami optimistis target PAD dapat tercapai melalui optimalisasi seluruh potensi yang ada, baik dari pelabuhan maupun parkir, disertai pengelolaan yang semakin tertib dan akuntabel," katanya mengakhiri.