RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah akan menginisiasi penyusunan kesepakatan tertulis bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terulangnya konflik antara sopir taksi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi di kawasan Mandalika.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu M. Hatta, mengatakan penataan transportasi bukan untuk membatasi aktivitas sopir, melainkan menciptakan rasa aman, tertib, dan adil bagi seluruh pihak serta menjaga kenyamanan wisatawan.

"Aturan ini bukan untuk melarang, tetapi untuk menata. Supaya ada rasa aman bagi tamu maupun sopir, tidak ada kekerasan lagi, tidak macet, tidak ada pungutan liar, dan semua sopir, baik lokal maupun online, mendapat kesempatan yang sama," ujar Atta, Kamis 16 Juli 2026.

Ia mengakui konflik serupa telah berulang sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas. Untuk itu, Dispar akan mempertemukan Dinas Perhubungan, pengelola kawasan, Bandara Lombok, asosiasi transportasi, serta perwakilan sopir lokal dan transportasi online guna menyepakati mekanisme operasional yang dituangkan secara tertulis.

Selain membahas pengaturan zona penjemputan dan pengantaran penumpang, Dispar juga membuka peluang agar sopir lokal dapat terintegrasi dengan platform transportasi berbasis aplikasi sehingga memiliki kesempatan memperoleh penumpang secara lebih merata.

Di sisi lain, Dispar akan memberikan bimbingan hospitality kepada para sopir. Menurut Hatta, sopir merupakan garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dengan wisatawan sehingga pelayanan yang ramah sangat menentukan kesan pengunjung terhadap Mandalika.

"Kami ingin semua pihak duduk bersama, saling menahan diri, berpikir jernih, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa merusak citra Mandalika sebagai destinasi wisata kelas dunia," katanya.

Hatta berharap seluruh sopir mengedepankan dialog dan mematuhi kesepakatan yang nantinya disusun bersama agar konflik serupa tidak kembali terjadi.