Poin Utama
- APPSI 2026 di Lombok Barat mengutamakan penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing UMKM dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan, dengan fokus pada digitalisasi UMKM dan pengelolaan Pajak Air Permukaan yang lebih baik.
- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah harus meningkatkan investasi, optimalisasi aset, penguatan BUMD, dan penyusunan tata ruang, dengan NTB menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
RRI.CO.ID, Lombok Barat – Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 di Lombok Barat membahas penguatan ekonomi daerah. Fokus utama adalah meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat pendapatan daerah.
Kegiatan ini dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan diikuti para gubernur dari seluruh Indonesia di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat Kamis 16 Juli 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan APPSI menjadi wadah bagi pemerintah provinsi untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama.
"Setiap daerah punya tantangan yang berbeda. Tapi tujuan kita sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Iqbal.
Ia menilai pemerintah daerah harus terus berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Menurutnya, daerah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama.
Iqbal juga menekankan pentingnya mendorong UMKM naik kelas. Caranya melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, dan perluasan pasar.
Selain itu, ia meminta pengelolaan Pajak Air Permukaan dilakukan lebih baik. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengatakan forum ini menjadi tempat para gubernur menyusun rekomendasi untuk pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. APPSI juga mengusulkan kebijakan Pajak Air Permukaan yang lebih adil bagi daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Karena itu, gubernur harus mampu memimpin daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menegaskan keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Daerah harus meningkatkan investasi, mengoptimalkan aset, memperkuat BUMD, dan mempercepat penyusunan tata ruang.
Bima juga menyebut Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, hal itu menunjukkan daerah mampu mendorong pembangunan jika memiliki kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....