RRI.CO.ID, Meulaboh - Kepala Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, Yusrizal, membuka Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Eva Sky Hotel Meulaboh, Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti Kepala Bagian Kesra dan perwakilan Diskominsa se-Aceh tersebut membahas penguatan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Yusrizal menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah dituntut bekerja menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, persoalan perbedaan data antarinstansi masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui implementasi Satu Data Indonesia.

"Hari ini kita dituntut bekerja dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini kita sering mendengar istilah kurang data atau datanya tidak sama, padahal dalam Satu Data Indonesia semua OPD memiliki peran sebagai wali data," ujar Yusrizal.

Ia menjelaskan, Diskominsa telah menyediakan sistem sebagai pintu utama pengelolaan data daerah. Namun, keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada komitmen setiap organisasi perangkat daerah dalam mengisi, memperbarui, dan memanfaatkan data secara optimal.

"Diskominsa sudah menyediakan pintunya. Tentu bagaimana kemudian kita mengisinya dan yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Tantangan kita masih besar karena masih ada data ganda, data yang belum diperbarui, dan data yang belum optimal dimanfaatkan dalam program," katanya.

Yusrizal menilai, kualitas data yang belum optimal dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program pemerintah. Akibatnya, bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan berbagai program pembangunan menjadi kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sinergi antara Bagian Kesra, Dinas Sosial, dan Diskominsa juga dinilai penting untuk memastikan seluruh data tervalidasi dengan baik.

"Saya berpesan, pertama pastikan data OPD semuanya valid, mutakhir, dan bisa diakses. Kedua, aktif menggunakan data Diskominsa untuk menyusun perencanaan dan anggaran, jangan sampai ada program tanpa basis data," tegasnya.

Selain itu, Yusrizal meminta seluruh peserta memanfaatkan Rakor Kesra sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan data. Menurutnya, berbagai kendala teknis yang dihadapi daerah harus dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang efektif.

"Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, bagikan praktik baik dan rumuskan langkah konkret yang bisa kita kerjakan bersama setelah rakor ini. Karena tujuan akhirnya hanya satu, yaitu rakyat yang sejahtera melalui kebijakan yang cerdas dan didukung data yang kuat," pungkas Yusrizal.

Ia berharap hasil Rakor Kesra Tahun 2026 menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola data di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dengan data yang semakin berkualitas, pemerintah diyakini mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari perhatian program pembangunan.