Poin Utama
- Pemerintah Provinsi NTB menyayangkan insiden pemukulan sopir taksi di KEK Mandalika dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap citra pariwisata daerah.
- Kepala Disparekraf NTB Ahmad Nur Aulia menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan wisatawan ditentukan tidak hanya oleh destinasi, tetapi juga oleh kualitas layanan transportasi yang profesional.
- Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha transportasi dan Dinas Perhubungan untuk memperjelas pembagian peran antara berbagai moda transportasi agar tidak menimbulkan konflik.
RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Peristiwa tersebut dinilai berpotensi mencoreng citra pariwisata NTB yang tengah berupaya menghadirkan destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan kejadian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, kenyamanan dan keamanan wisatawan tidak hanya ditentukan oleh destinasi, tetapi juga oleh kualitas layanan transportasi.
"Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini," kata Aulia kepada RRI, Kamis, 16 Juli 2026.
Aulia mengatakan ekosistem pariwisata harus dibangun secara menyeluruh, termasuk memastikan layanan transportasi berjalan tertib dan memberikan rasa aman bagi wisatawan. Setiap wisatawan yang datang ke NTB mengharapkan pengalaman berlibur yang nyaman dan berkesan.
"Orang datang berwisata tentu ingin mendapatkan pengalaman yang baik, nyaman, dan berkesan. Karena itu, layanan transportasi sebagai bagian dari ekosistem pariwisata harus mampu memberikan pelayanan yang profesional," ujarnya.
Ia menilai insiden tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha transportasi di kawasan wisata. Konsolidasi diperlukan agar seluruh pihak memahami aturan yang berlaku dan dapat menjalankan usahanya tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
Menurut Aulia, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan NTB untuk membahas persoalan tersebut. Pembagian peran antara angkutan konvensional, taksi, transportasi daring, maupun moda transportasi lainnya dinilai perlu diperjelas agar tidak memicu perselisihan.
"Ini menjadi atensi kami. Jangan sampai persoalan seperti ini mengganggu citra destinasi pariwisata NTB yang selama ini terus kita bangun," katanya.
Pemprov NTB berharap seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dapat duduk bersama mencari solusi sehingga pelayanan kepada wisatawan tetap berjalan dengan baik. Pemerintah menilai terciptanya transportasi yang aman, tertib, dan nyaman merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing pariwisata NTB, khususnya di kawasan strategis seperti KEK Mandalika.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....