Pemprov Siapkan Satu Data Penerima Bantuan UMKM OAP, Hindari Penerima Ganda
- 16 Jul 2026 12:50 WIB
- Sorong
RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan menerapkan sistem satu data penerima bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) untuk memastikan program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Provinsi Papua Barat Daya, Viktor F. Salossa, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi berbagai program pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah dijalankan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).
"Kami akan melakukan sinkronisasi data sehingga penetapan penerima bantuan ke depan berbasis satu data atau by name by address. Dengan begitu tidak ada lagi penerima yang mendapatkan bantuan berulang kali, sementara yang lain belum pernah menerima," ujarnya.
Menurut Viktor, selama ini pemerintah terus melakukan pendampingan kepada UMKM OAP. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau satu orang menerima bantuan lima atau enam kali, tentu itu tidak adil. Lebih baik kesempatan tersebut diberikan kepada masyarakat lain yang belum pernah memperoleh bantuan," katanya.
Ia juga meluruskan anggapan masyarakat terkait penyediaan lapak atau los pasar. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola pasar karena hal tersebut merupakan urusan pemerintah kabupaten dan kota.
"Provinsi tidak memiliki pasar. Kewenangan pengelolaan pasar berada di pemerintah kabupaten dan kota. Peran kami hanya memberikan dukungan dan pendampingan kepada pelaku UMKM sesuai kewenangan yang dimiliki," jelas Viktor.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tetap berkomitmen mendampingi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi agar usaha masyarakat Orang Asli Papua semakin berkembang.
Viktor Menambahkan sinkronisasi data dan koordinasi lintas pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah dapat disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....