RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyikapi aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, sejak Selasa 1 Juli 2026 hingga 3 Juli 2026, di Vega hotel Sorong, 3 Juli 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth usai memimpin Rakor mengatakan, pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi terkait penerima bantuan pemerintah agar tidak terjadi Data Ganda bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Kami berinisiatif melakukan rapat bersama untuk menyiapkan data by name by address, termasuk domisili, KTP, dan KK. Data ini nantinya akan disinkronkan untuk memastikan siapa saja yang sudah menerima bantuan dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah masih melakukan inventarisasi dan pendataan masyarakat Papua yang belum mendapatkan bantuan. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan bagi gubernur serta para bupati dan wali kota dalam menyalurkan bantuan secara merata.
Terkait tuntutan para demonstran mengenai lokasi pasar dan lapak berjualan, Plt Sekda menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Sorong, bukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
"Lokasi pasar maupun lapak yang diminta para pedagang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Sorong karena lahan tersebut milik pemerintah kota. Pemerintah provinsi tidak memiliki lahan untuk itu," tegasnya.
Ia menyebutkan, rencana pemindahan pedagang dari Pasar Sentral maupun Pasar Remu ke kawasan Kilometer 10 juga menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sorong.
Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya etap membuka ruang koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota apabila diperlukan dukungan dalam penanganan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, berharap para demonstran sebagian besar merupakan warga Kota Sorong, sementara sebagian lainnya berasal dari Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong, tetap bersabar dan menunggu hasil dari inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....