APBD 2025 Jadi Cermin Kinerja, Cimahi Dorong Belanja Daerah Berorientasi Dampak

RRI.CO.ID, Cimahi - Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudistira menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dipandang sebatas dokumen keuangan pemerintah. Menurutnya, APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Adhitia dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Di Gedung DPRD Cimahi, Rabu 15 Juli 2026.

Ia menyebut rapat tersebut memiliki arti penting karena menggabungkan evaluasi kinerja anggaran, sebelumnya dengan penentuan arah pembangunan daerah ke depan.

“Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi cermin kinerja masa lalu, sementara KUA dan PPAS 2027 menjadi kompas pembangunan Kota Cimahi ke depan,” ujar Adhitia.

Adhitia menilai, kualitas anggaran harus diukur dari hasil dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan semata-mata dari tingkat penyerapan anggaran. Karena itu, ia mendorong perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap program benar-benar memiliki manfaat yang terukur.

“Pemerintah harus bergeser dari penganggaran berorientasi serapan menjadi berorientasi hasil dan dampak pembangunan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang disiplin dan selektif. Setiap rupiah dalam APBD, kata Adhitia, harus diarahkan pada program yang paling prioritas, efektif, dan memberikan manfaat luas bagi warga Kota Cimahi.

Dalam rapat tersebut, Adhitia juga menyampaikan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah disetujui bersama DPRD Kota Cimahi sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027. Persetujuan tersebut dilakukan sesuai amanat Pasal 194 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” kata Adhitia.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar pengelolaan APBD Kota Cimahi semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban APBD tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi dasar perbaikan pembangunan di masa mendatang.