RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan Gerakan Cegah Stunting. Program ini menjadi langkah baru Pemkot Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, stunting tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurutnya, tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.
"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan, Rabu 15 Juli 2026.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada pada angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16 persen. Farhan menilai kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan stunting.
"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya.
Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia sehingga ketersediaan makanan relatif terjamin.
"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ucapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, seperti kualitas udara, sanitasi, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," katanya.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri hingga anak memasuki usia balita. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas seseorang saat dewasa.
"Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat," ucapnya.
Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Saat ini Kota Bandung memiliki 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, yang didukung 14.797 kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia mengapresiasi peluncuran program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
"Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menambahkan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
"Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting," tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....