BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Aman, Warga Diminta Tak Percaya Hoaks

RRI.CO.ID, Cirebon – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial mengenai dugaan kebocoran data pribadi.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan.

"BPS menjamin kerahasiaan data sesuai Pasal 21 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Petugas tidak boleh membocorkan data, bahkan kepada istri atau anaknya sendiri. Kalau membocorkan, ada sanksinya," katanya dalam program Beranda Astacita RRI Cirebon, Selasa 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun, data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengamanan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Keamanan datanya menggunakan teknologi dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Insya Allah data yang dikelola BPS aman," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi.

Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS.

"Tidak ada petugas yang menanyakan OTP atau meminta rekening. Kalau ada yang mengatasnamakan BPS, tolong konfirmasi langsung ke BPS," tegasnya.

Ia mengungkapkan, BPS juga menemukan adanya oknum yang mencatut nama instansi untuk melakukan penipuan kepada pelaku usaha. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada dan tidak langsung mempercayai pihak yang mengaku sebagai petugas BPS tanpa identitas resmi.

Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional.