RRI.CO.ID, Tolitoli – Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Ir. Drs. Abdullah, M.T., mendorong pemerintah daerah di wilayah pesisir segera menetapkan batas aman tsunami sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.

Menurut Abdullah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai kawasan yang aman dari ancaman tsunami.

Ia menjelaskan, gempa bumi merupakan bencana yang terjadi tanpa tanda-tanda awal sehingga langkah mitigasi tidak dapat ditunda. Berbeda dengan letusan gunung api maupun banjir yang masih memiliki gejala sebelum terjadi bencana.

"Dalam waktu sesingkat-singkatnya ini, karena gempa itu tidak memberikan tanda-tanda. Oleh karena itu, terkait antisipasi terhadap gempa bumi tidak bisa ditunda-tunda," kata Abdullah dalam wawancara bersama RRI.CO.ID, Selasa (14/7/2026).

Abdullah mengatakan, pengalaman bencana tsunami Aceh pada 2004 membuat sebagian masyarakat langsung mengaitkan setiap gempa dengan ancaman tsunami. Kondisi tersebut sering memicu kepanikan dan evakuasi secara besar-besaran, termasuk oleh warga yang sebenarnya sudah berada di kawasan aman.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas-batas aman tsunami agar proses evakuasi berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan risiko baru akibat penumpukan warga di lokasi pengungsian.

"Pemerintah Buol, pemerintah Tolitoli sudah harus memberikan tanda batas-batas aman tsunami. Artinya, jarak ini dari pantai itu sudah aman, sehingga orang yang berdomisili lewat dari jarak tersebut tidak usah lagi pergi mengungsi. Cukup yang dari arah pantai saja yang mengungsi, jangan semuanya satu kota mencari tempat ketinggian," ujarnya.

Abdullah berharap penetapan batas aman tsunami dapat menjadi bagian dari kebijakan mitigasi bencana di daerah, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas ketika terjadi gempa bumi dan dapat melakukan evakuasi secara tepat, cepat, dan aman.