KPID-DPRD Jabar Ajak Warga Cirebon Perangi Hoaks di Era Digital

RRI.CO.ID, Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memperkuat kedaulatan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi. Melalui program inovatif "Nyemah Atikan Penyiaran", kedua lembaga ini turun langsung ke masyarakat guna membangun kesadaran kolektif dalam menyaring informasi yang sehat dan mendidik.

Langkah strategis ini diimplementasikan dalam kegiatan literasi media bertajuk “Pengawasan Semesta: Membangun Semangat Gotong Royong Publik dalam Menjaga Kedaulatan Informasi di Era Digital” yang digelar di Cirebon. Agenda ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pengawasan semesta bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak bagi ruang digital Indonesia.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja bersama legislatif ini bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat Cirebon. Pengawasan media saat ini tidak boleh lagi dibatasi hanya pada platform konvensional seperti televisi dan radio, melainkan harus merambah ke ranah digital yang kian masif.

"Ini kan bagian dari kita berkunjung ke Cirebon bersama Pak Ono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam rangka melakukan literasi memberikan informasi kepada masyarakat untuk sama-sama ikut serta mengawasi persoalan-persoalan penyiaran dan media sejenisnya," ujar Adiyana Slamet, Rabu 15 Juli 2026.

Lebih lanjut, Adiyana menekankan bahwa paparan informasi dari media berbasis internet saat ini membutuhkan benteng pertahanan yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara KPID, DPRD, dan publik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang informasi, khususnya dalam memerangi bahaya laten hoaks.

"Hoaks ini kan bagian dari penyakit dan ancaman untuk Jawa Barat dan untuk Indonesia. Maka sebenarnya KPI Daerah Provinsi Jawa Barat diback-up penuh oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan literasi yang tidak hanya untuk generasi Gen Z maupun milenial, bahkan kami berkunjung ke SD bersama orang tuanya untuk memilah dan memilih tontonan yang sesuai umur, regulasi, dan ideologi," tegas Adiyana.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut baik dan mendukung penuh konsistensi KPID Jawa Barat dalam mengedukasi warga. Menurutnya, perkembangan dunia digital yang tanpa sekat ruang dan waktu memiliki dua sisi mata uang: potensi kemajuan yang besar sekaligus ancaman yang tak kalah hebat.

"Dengan perkembangan dunia digital saat ini yang tidak dibatasi ruang dan waktu, maka bisa saja terjadi sebuah kondisi yang terlalu kebablasan. Nah, makanya aturan atau regulasi itu yang harus dijalankan. Fungsi DPRD memastikan berbagai macam regulasi itu berjalan," kata Ono Surono.

Ono mengingatkan bahwa dengan populasi Jawa Barat yang mencapai 51 juta jiwa dan mayoritas merupakan pengguna aktif internet, tantangan ke depan akan semakin kompleks. Masalah-masalah krusial seperti maraknya judi online (judol), penyebaran berita bohong, hingga perlunya pembatasan usia tayangan digital menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan lewat regulasi yang tegas.

"Kita memerlukan regulasi yang tegas, yang tentunya produk dari pemerintah pusat yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat Perda atau Pergub. Dan tak kalah penting bagaimana edukasi masyarakat ini menjadi penting, karena tidak bisa regulasi itu hanya tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi," pungkas Ono.