RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima mulai mematangkan langkah penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan perubahan anggaran agar tetap selaras dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Bappeda Kabupaten Bima, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, perubahan APBD bukan sekadar melakukan penyesuaian angka, tetapi menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja pemerintah.

"Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata," kata Adel.

Dalam momentum itu, Adel berharap seluruh program pada pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah

Ia juga menambahkan, kondisi kapasitas fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Selain melakukan efisiensi belanja, Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai pembangunan daerah.

"Setiap OPD harus memiliki inovasi untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Semakin kuat kemampuan fiskal daerah, semakin besar pula kesempatan kita mempercepat pembangunan di Kabupaten Bima," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima mengatakan evaluasi APBD dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

"Kami akan memastikan setiap usulan dalam Perubahan APBD selaras dengan prioritas pembangunan daerah sehingga penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran," kata Kepala Bappeda.

Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima kembali menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.