Pemprov Perkuat Program Pemberdayaan Ekonomi OAP lewat Workshop Otsus

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui pelaksanaan Workshop Ekonomi OAP yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif.

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida) Papua Barat Daya, dihadiri OPD terkait serta Pelaku UMKM Orang Asli Papua, di Hotel Belaggri, Sorong, Rabu 15 Juli 2026.

Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Provinsi Papua Barat Daya, Viktor F. Salossa, mengatakan lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. "Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi-misi pemerintah provinsi sekaligus implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya dalam mendukung Papua yang cerdas, sehat, dan produktif," kata Viktor.

Menurutnya, pelatihan melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif.

Ia menjelaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari Dana Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua.

"Harapannya setelah workshop ini ada lompatan dalam pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat OAP," ujarnya.

Viktor menambahkan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintahan definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.

Pemerintah Provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Pppp"Kami ingin semua pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama sehingga program yang dijalankan benar-benar mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua," pungkasnya.