Elisa Kambu Paparkan Cetak Biru Transformasi Ekonomi OAP kepada Menteri Koperasi

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mempresentasikan "Cetak Biru Transformasi Ekonomi: Penguatan Koperasi Produktif Orang Asli Papua (OAP) 2026–2029" dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Menteri Koperasi RI, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dan dihadiri secara lengkap oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koperasi RI.

Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bersama Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, beserta tim pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, dan staf pendamping.

Audiensi diawali dengan sambutan Gubernur Elisa Kambu yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ekonomi daerah yang bertumpu pada pemberdayaan Orang Asli Papua melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan dokumen strategis "Cetak Biru Transformasi Ekonomi: Penguatan Koperasi Produktif Orang Asli Papua (OAP) 2026–2029", yang menawarkan pendekatan komprehensif untuk menjadikan koperasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya.

Paparan menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, sagu, kelapa, kakao, kopi, hingga berbagai komoditas unggulan lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

Melalui cetak biru tersebut, koperasi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai lembaga ekonomi modern yang mampu mengelola produksi masyarakat, menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

Program transformasi ini mengusung visi membangun koperasi produktif yang profesional, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak.

Paparan juga menyoroti paradoks pembangunan di Papua Barat Daya, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dinilai terjadi karena belum optimalnya sistem ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi masyarakat dengan industri dan pasar.

Sebagai solusi, pengembangan koperasi akan disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing kabupaten. Wilayah yang memiliki keunggulan pada sektor perikanan akan dikembangkan melalui koperasi perikanan modern, sementara daerah penghasil sagu, kelapa, kakao, kopi, dan komoditas lainnya akan membangun model koperasi sesuai karakteristik ekonomi lokal.

Selain memperkuat kelembagaan koperasi, cetak biru tersebut juga menempatkan pembangunan ekosistem ekonomi terintegrasi sebagai strategi utama. Koperasi akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku UMKM, industri pengolahan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pemerintah, dan pasar.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui program kaderisasi pemimpin koperasi Orang Asli Papua, pelatihan manajemen, inkubasi usaha, pendampingan bisnis, serta penguatan kewirausahaan. Di sisi lain, transformasi digital akan diterapkan pada sistem administrasi, keuangan, keanggotaan, distribusi, hingga pemasaran guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas koperasi.

Untuk mendukung implementasi program selama periode 2026–2029, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Pendanaan dirancang melalui skema kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dana Otonomi Khusus, perbankan, BUMN, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan.

Pada akhir periode implementasi tahun 2029, program ini ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah koperasi, tetapi dari terciptanya koperasi yang sehat, produktif, profesional, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi Orang Asli Papua.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam mewujudkan transformasi koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan Papua Barat Daya sebagai model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan