Disnakertrans Subang Tegaskan, Tidak Punya Kewenangan Intervensi Perusahaan

RRI.CO.ID, Subang - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Rona Mairansyah menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses penerimaan tenaga kerja lokal di perusahaan. Menurutnya, tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang membolehkan pemerintah, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan intervensi tersebut.

“Disnakertrans tidak memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan intervensi tentang penerimaan tenaga kerja lokal, kepada perusahaan yang ada di daerahnya. Karena tidak ada aturan yang memperbolehkan mengintervensi perusahaan, termasuk Kementerian Tenaga Kerja sekalipun,” tegas Rona Mairansyah kepada RRI di Subang, Rabu 15 Juli 2026.

Rona menjelaskan, kewenangan rekrutmen sepenuhnya berada di tangan perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator, dalam hal informasi lowongan kerja dan penyiapan tenaga kerja melalui pelatihan.

“Sehingga rekrutmen tenaga kerja tersebut, sesuai kebutuhan perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain itu, Disnakertrans juga tidak diperkenankan melakukan intervensi, terkait gender tenaga kerja yang akan direkrut perusahaan. Perusahaan berhak menentukan kebutuhan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, berdasarkan jenis pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan.

“Termasuk mengintervensi perusahaan tentang tenaga kerja gender, atau laki-laki dan perempuan untuk bekerja di perusahaan,” tutur dia.

Dengan penegasan tersebut, Rona berharap masyarakat memahami peran Disnakertrans sebagai penghubung, dan pembina ketenagakerjaan, bukan sebagai penentu kebijakan internal perusahaan. Ia mengajak semua pihak menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat berjalan optimal.

“Karena tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan pemerintah mengintervensi perusahaan,” tandasnya.