RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam mengarahkan kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2027 pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, Rabu, 8 Juli 2026.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memaparkan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam. Menurutnya, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah.

Amsakar menjelaskan, kebijakan belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pembangunan yang lebih merata.

"Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup," kata Amsakar.

Menurutnya, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batam. Pemerintah akan melanjutkan berbagai program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan di puskesmas, hingga dukungan terhadap program jaminan kesehatan menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta peningkatan fasilitas publik dinilai menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang terus berkembang.

Selain belanja infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan ekonomi kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Melalui kebijakan tersebut, APBD diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.