RRI.CO.ID, Rembang – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi perhatian pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pajak kendaraan bermotor.

Rencana tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinergitas Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Rembang, Selasa, 14 Juli 2026. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak dapat meningkat hingga tingkat desa.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada 2026 baru mencapai sekitar 64 persen. Menurutnya, penurunan kepatuhan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

"Kalau kepatuhan pajak terus menurun, tentu berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada, bukan menambah jenis pajak baru," ujarnya.

Masrofi menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Sebagai solusi, Bapenda Jawa Tengah menawarkan penerapan skema bundling antara penagihan pajak kendaraan bermotor dengan PBB. Skema tersebut dinilai berpotensi berhasil karena realisasi penerimaan PBB di banyak daerah selama ini mampu melampaui target.

"Kami menginginkan ada bantuan dalam rangka menarik tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui skema bundling dengan penagihan PBB. Kalau melihat PBB, rata-rata realisasinya di atas 100 persen, ini menunjukkan mekanisme yang ada di desa berjalan efektif," kata Masrofi.

Selain skema bundling, Bapenda Jawa Tengah juga menyiapkan aplikasi Sengkuyung yang memuat data tunggakan pajak kendaraan secara by name by address hingga tingkat RT dan RW. Data tersebut akan dimanfaatkan pemerintah desa untuk membantu sosialisasi sekaligus mengingatkan warga yang masih memiliki tunggakan pajak.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro', menyatakan Pemkab Rembang menyambut baik rencana tersebut. Namun, penerapannya masih perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan mekanisme kerja pemerintah desa dan kecamatan.

"Tadi juga dibahas soal sistem bundling dengan PBB. Ini perlu kami diskusikan lebih lanjut karena akan berkaitan dengan kinerja teman-teman di bawah, mulai kepala desa hingga camat. Namun, pada prinsipnya kami mendukung," ujar Hanies.

Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pelayanan publik, hingga dana santunan korban kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kesadaran membayar pajak perlu terus dibangun melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif.

Selain itu, Hanies mengusulkan adanya penghargaan bagi masyarakat yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo. Selama ini, perhatian pemerintah dinilai lebih banyak diberikan kepada wajib pajak yang menunggak melalui program pemutihan.

Dukungan terhadap penguatan sinergi tersebut juga datang dari Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, M. Jidan Gunorejo. Ia menyatakan pemerintah desa siap mendukung penagihan pajak kendaraan yang diintegrasikan dengan PBB, dengan harapan adanya apresiasi bagi desa yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang diharapkan meningkat. Peningkatan penerimaan pajak tersebut diharapkan berdampak pada semakin optimalnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Mif)