RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam merelaksasi kuota produksi nikal pada 2026 dinilai dapat menjadi sentimen positif bagi saham-saham emiten tambang nikel nasional.

Kebijakan ini juga disebut berpotensi meningkatkan minat investor terhadap sektor pertambagan, khususnya perusahaan yang terlibat dalam program hilirisasi.

Analis Panin Sekuritas, Elandry Pratama mengatakan, relaksasi kuota produksi dapat mendukung percepatan program hilirisasi nasional sekaligus meningkatkan utilisasi aset perusahaan tambang nikel.

“Untuk ANTM, peluangnya datang dari penguatan bisnis nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sementara VALE memiliki katalis dari ekspansi fasilitas pengolahan dan proyek hilirisasi yang berjalan,” kata Elandry melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 ANTM membukukan produksi bijih nikel sebesar 16,11 juta wet metric ton (wmt), meningkat 62 persen dibandingkan produksi tahun 2024 yang mencapai 9,94 juta wmt. Sementara itu, produksi nikel dalam bentuk matte PT Vale Indonesia tercatat sebanyak 72.027 metrik ton sepanjang 2025.

Menurut Elandry, posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama bahan baku baterai kendaraan listrik dunia menjadi daya tarik tersendiri bagi investor global.

Apabila didukung oleh kebijakan pemerintah dan perbaikan fundamental perusahaan, sektor nikel dinilai memiliki peluang menarik aliran investasi.

Ia juga mencatat, saham ANTM menguat 2,46 persen dalam satu bulan terakhir menjadi Rp2.920 per lembar pada penutupan perdagangan Senin (13/7/2026). Sementara saham INCO naik 0,64 persen menjadi Rp4.740 per lembar.

Sementara itu, Analis Komoditas Doo Financial Futures, Lukman Leong menilai kebijakan relaksasi kuota produksi berpotensi memperbaiki prospek pertumbuhan emiten tambang nikel sehingga dapat meningkatkan ketertarikan investor terhadap sektor tersebut.

Namun, menurut Lukman, arus masuk dana asing ke pasar modal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di sektor pertambangan, melainkan juga dipengaruhi berbagai faktor makroekonomi.

“Masuknya dana asing tidak hanya ditentukan oleh kebijakan sektor nikel, melainkan juga dipengaruhi kondisi makro seperti arah suku bunga global, nilai tukar rupiah, serta sentimen terhadap pasar negara berkembang secara keseluruhan,” ujarnya.

Berdasarkan data pasar, akumulasi net foreign sell di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun berjalan mencapai Rp76,15 triliun. Dalam periode terbaru, dana asing yang keluar dari pasar tercatat sebesar Rp8,52 triliun.

“Jadi, kebijakan ini lebih berpotensi mendorong sector rotation ke saham nikel dibanding menjadi pemicu utama arus masuk dana asing ke pasar Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Di tengah tren tersebut, saham ANTM dan INCO justru mencatatkan akumulasi pembelian bersih investor asing. Secara bulanan, nilai net foreign buy pada saham ANTM mencapai Rp508,19 miliar, sedangkan INCO sebesar Rp50,84 miliar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno menegaskan relaksasi produksi nikel dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang masih mengalami kekurangan pasokan, bukan untuk meningkatkan produksi secara signifikan.

Menurut Tri, tambahan produksi yang diberikan tidak akan mengubah secara material target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel 2026 yang tetap berada pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton.

“Penyesuaian hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri yang masih membutuhkan tambahan pasokan bahan baku,” tandasnya.