RRI.CO.ID, Sorong – Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagai lokasi kick off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli–September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di kota Sorong, oleh Staff ahli Manajemen konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dr prayudi. Pj, Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, dan Wakil Walikota Sorong Anshar Karim, di Perkantoran Gubernur PBD, Selasa 14 Juli 2026.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, M. Saleh Nugrahadi, mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah.

"Hari ini kita melakukan kick off penyerahan bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Sorong. Ini menjadi permulaan penyaluran bantuan pangan di Pulau Papua sekaligus bagian dari distribusi bantuan secara nasional," kata Saleh saat diwawancarai.

Ia menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kilogram beras setiap bulan selama periode Juli hingga September 2026.

"Secara nasional bantuan ini akan diberikan kepada 33,2 juta masyarakat. Harapannya dapat meringankan beban masyarakat, terutama yang masuk kelompok desil satu sampai empat," ujarnya.

Selain bantuan beras, pada kegiatan peluncuran di Sorong, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyerahkan paket sembako secara simbolis yang terdiri atas 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 kilogram tepung terigu, dan minyak goreng.

Menurut Saleh, sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan pada Februari hingga Maret 2026 dengan tingkat realisasi mencapai 99,7 persen. Namun masih terdapat sekitar 0,3 persen atau sekitar 1 juta penerima di Indonesia yang belum terlayani, termasuk sebagian berada di wilayah Papua.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat.

"Data terbaru dari BPS akan menjadi dasar penyaluran bantuan pangan sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran," katanya.

Meski belum merinci jumlah penerima bantuan di seluruh Tanah Papua, Saleh menyebut wilayah Papua menjadi salah satu daerah prioritas karena masih menghadapi tantangan ketahanan pangan dan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kalau melihat peta ketahanan pangan, hampir seluruh provinsi di Papua masuk kategori yang membutuhkan perhatian. Karena itu bantuan pangan ini sangat penting bagi masyarakat di sini," ujarnya.

Khusus untuk peluncuran di Papua Barat Daya, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 300 penerima manfaat yang telah didata oleh Dinas Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahap awal, bantuan diserahkan secara simbolis kepada 24 orang, sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh Perum Bulog bersama Dinas Pangan ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Pemerintah berharap seluruh proses distribusi bantuan pangan periode Juli–September 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.