Program Penanganan Putus Sekolah Cibeunying Kaler,Lahirkan Lulusan Pertama

RRI.CO.ID, Bandung - Sebanyak 44 warga Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, akhirnya menerima ijazah setelah sempat kehilangan kesempatan menuntaskan pendidikan. Lembaran tersebut bukan hanya bukti kelulusan, tetapi tanda bahwa kesempatan untuk memperbaiki masa depan masih terbuka.

Momen pembagian ijazah dalam Program Penanganan Putus Sekolah Karang Taruna Kecamatan Cibeunying Kaler menjadi penanda keberhasilan sebuah gerakan berbasis masyarakat. Program itu hadir untuk menjawab persoalan ratusan warga yang belum memiliki akses pendidikan akibat berbagai kendala.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibeunying Kaler, Ikhsan Maulana, mengatakan gagasan program tersebut berawal dari keresahan melihat masih banyak warga yang terhenti dalam perjalanan pendidikan. Hasil pendataan dan penelusuran menunjukkan terdapat 738 warga yang tercatat mengalami putus sekolah di wilayah tersebut.

"Pada dasarnya, Karang Taruna menginisiasi program penanganan putus sekolah ini karena adanya keresahan yang kami lihat di tengah masyarakat. Setelah dilakukan pendataan dan penelusuran, ternyata terdapat 738 warga yang tercatat putus sekolah di Kecamatan Cibeunying Kaler," kata Ikhsan usai acara di Aula Kecamatan Cibeunying Kaler, Rabu, 8 Juli 2026.

Data tersebut menjadi dasar Karang Taruna untuk menghadirkan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C. Upaya itu dilakukan agar warga yang belum memiliki ijazah memperoleh kesempatan kembali mengakses pendidikan secara layak.

Ikhsan menjelaskan, sebagian besar peserta program mengalami hambatan ekonomi sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah. Karena itu, Karang Taruna menyediakan fasilitas pendidikan secara gratis melalui skema beasiswa penuh yang dikelola secara mandiri.

"Tujuannya agar masyarakat yang tidak memiliki ijazah dan tidak dapat melanjutkan sekolah bisa mendapatkan fasilitasi pendidikan yang layak. Peserta tidak dibebani biaya pendidikan, yang terpenting mereka dapat memperoleh ijazah yang nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan," ujar Ikhsan.

Meski menjadi langkah awal yang penting, cakupan program tersebut masih terbatas dibandingkan jumlah warga yang membutuhkan. Dari total 738 warga yang terdata, baru 44 orang yang berhasil mengikuti program pendidikan kesetaraan tersebut.

Keterbatasan kapasitas menjadi tantangan tersendiri bagi Karang Taruna dalam memperluas layanan. Ikhsan berharap semakin banyak pihak yang terlibat agar jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah.

"Harapan saya, masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler terus antusias mengikuti program ini. Sebab dari total 738 warga yang tercatat putus sekolah, saat ini kami baru dapat mengakomodasi 44 orang," jelas Ikhsan.

Untuk menjangkau peserta, Karang Taruna melakukan pendataan langsung bersama pemerintah wilayah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung serta kelurahan agar warga yang membutuhkan dapat ditemukan secara tepat.

Pendekatan lapangan dilakukan dengan metode pendataan berdasarkan nama dan alamat. Setelah data terkumpul, pengurus Karang Taruna kemudian mengajak warga untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui program yang tersedia.

"Kami melakukan inventarisasi dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan di setiap wilayah. Kami melakukan pendataan langsung ke lapangan secara by name by address untuk memastikan keberadaan warga yang masuk kategori putus sekolah," tutur Ikhsan.

Namun, perjalanan program tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan terbesar muncul ketika peserta yang sebagian besar telah bekerja harus menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas sehari-hari.

Selain persoalan waktu, pembiayaan juga menjadi tantangan karena seluruh kebutuhan program selama ini masih ditanggung secara mandiri oleh Karang Taruna. Mulai dari biaya operasional hingga apresiasi bagi tutor masih mengandalkan kemampuan internal organisasi.

"Tantangan terbesar ada pada pengaturan waktu. Sebagian besar peserta yang mengikuti program ini merupakan warga yang sudah bekerja, sehingga sering kali jadwal peserta tidak sesuai dengan jadwal tutor," kata Ikhsan.

Karang Taruna berharap ke depan ada dukungan lebih luas dari pemerintah maupun pihak swasta agar program dapat berkembang. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan untuk memperkuat pembiayaan pembelajaran dan memperluas jumlah peserta.

Ikhsan menargetkan program tersebut mampu menjangkau hingga 100 peserta pada tahap berikutnya. Menurutnya, semakin banyak dukungan yang hadir, semakin besar pula peluang warga putus sekolah mendapatkan kembali akses pendidikan.

"Semakin banyak pihak yang mendukung, terutama dalam aspek pembiayaan, maka semakin banyak pula peserta yang bisa kami layani. Setiap kegiatan pembelajaran juga membutuhkan biaya operasional, termasuk untuk tutor dan tenaga pengajar," ungkap Ikhsan.

Program yang diluncurkan sejak Agustus 2025 tersebut kini memasuki tahap pertama pembagian ijazah. Bagi Karang Taruna, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat mampu menghadirkan dampak nyata ketika dilakukan secara konsisten.

Pembagian ijazah tahun ini menjadi wisuda perdana bagi peserta yang mengikuti program tersebut. Ke depan, Karang Taruna berharap program serupa dapat semakin kuat dengan dukungan berbagai pihak.

"Ini merupakan wisuda pertama sejak program penanganan putus sekolah dijalankan. Program ini diluncurkan pada Agustus 2025, dan sekarang kami melaksanakan wisuda pertama bagi para peserta yang telah menyelesaikan pendidikan," tutur Ikhsan.

Camat Cibeunying Kaler, Lindu Prarespati Ananto, menilai persoalan putus sekolah membutuhkan keterlibatan bersama. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan komunitas dan masyarakat.

Ia menyebut angka warga yang tidak sekolah masih perlu divalidasi kembali agar mendapatkan data yang lebih akurat. Namun, langkah Karang Taruna menjadi contoh bahwa masyarakat dapat mengambil peran dalam memperluas akses pendidikan.

"Kalau melihat angka sementara, jumlah anak yang terdata tidak sekolah mencapai lebih dari 700 orang. Namun angka tersebut masih akan divalidasi kembali di lapangan agar diperoleh data yang benar-benar akurat," ujar Lindu.

Pemerintah kecamatan juga mendorong agar warga yang telah mendapatkan ijazah memiliki peluang lebih besar memasuki dunia kerja. Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia.

Menurut Lindu, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan dokumen kelulusan. Ijazah menjadi modal penting agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap peluang ekonomi.

"Jika warga sudah memiliki ijazah, tentu kesempatan mereka untuk mengakses peluang kerja tersebut akan semakin besar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya memberikan ijazah, tetapi juga membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup," jelas Lindu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengapresiasi langkah Karang Taruna Cibeunying Kaler yang mengambil peran dalam membantu pemerintah menangani persoalan putus sekolah. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga pemerintah tetap memiliki kewajiban utama untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses belajar.

"Sebetulnya ini merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Namun pada kenyataannya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu stakeholder, dalam hal ini pemerintah. Karena itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak," tutur Iman.

Menurut Iman, keberadaan program seperti yang dilakukan Karang Taruna memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali memperoleh hak pendidikan. Melalui kerja sama dengan PKBM dan program Paket A, B, serta C, warga yang sebelumnya putus sekolah memiliki kesempatan mendapatkan ijazah sebagai bekal meningkatkan taraf hidup.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah memiliki sejumlah jalur untuk menangani persoalan anak tidak sekolah. Selain melalui PKBM, terdapat pula program dari Dinas Pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta dukungan aspirasi anggota dewan untuk membantu kebutuhan pembiayaan pendidikan.

"Melalui PKBM seperti yang dilakukan Kang Ihsan, sebenarnya ada peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, ada juga program dari Dinas Pendidikan melalui SKB dan dukungan aspirasi anggota dewan yang dapat membantu pembiayaan operasional," jelas Iman.

Iman juga menyoroti persoalan akses pendidikan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Menurutnya, keberadaan sekolah yang belum merata dapat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, kesulitan melanjutkan pendidikan.

Ia mencontohkan kondisi Cibeunying Kaler yang belum memiliki SMA negeri. Meskipun sekolah negeri tidak memungut biaya pendidikan, jarak dan ongkos transportasi tetap menjadi beban tambahan bagi sebagian keluarga.

"Persoalan lain adalah akses. Cibeunying Kaler tidak memiliki SMA, sehingga bagi masyarakat kurang mampu, biaya transportasi menjadi pertimbangan ketika harus bersekolah jauh. Kami mendorong agar pemerataan sekolah terus diperhatikan agar masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih dekat," ujar Iman.

Iman juga menyinggung pentingnya perbaikan sistem pendataan masyarakat penerima bantuan pendidikan. Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Ia berharap keberadaan program seperti Karang Taruna Cibeunying Kaler dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dengan koordinasi yang baik, persoalan warga yang belum mendapatkan pendidikan dapat lebih cepat ditemukan dan dicarikan solusi.

"Yang terpenting adalah masyarakat memiliki kemauan untuk kembali belajar. Pemerintah bersama berbagai pihak harus mencari jalan keluarnya agar hak pendidikan masyarakat tetap terpenuhi," kata Iman.

Bagi peserta program, kesempatan kembali belajar menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Novi Anggraeni, penerima ijazah Paket C, mengaku bersyukur karena akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda.

Ia mengatakan keputusan mengikuti program tersebut muncul karena kebutuhan memiliki ijazah untuk memperluas peluang kerja. Selain membuka kesempatan bekerja, pendidikan juga memberikan kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Senang banget. Alhamdulillah, akhirnya bisa mendapatkan ijazah karena memang ijazah itu penting, terutama untuk mencari pekerjaan. Selain untuk bekerja, ijazah juga menjadi syarat jika suatu saat ingin melanjutkan pendidikan," ujar Novi.

Program Penanganan Putus Sekolah Karang Taruna Cibeunying Kaler menunjukkan bahwa kesempatan belajar tidak selalu berakhir ketika seseorang meninggalkan sekolah. Melalui kerja bersama, warga yang sempat tertinggal masih memiliki ruang untuk kembali melangkah.

Ijazah yang diterima para peserta bukan hanya tanda keberhasilan menyelesaikan pendidikan, tetapi juga simbol dimulainya perjalanan baru. Sebab pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang ruang kelas, melainkan tentang membuka peluang kehidupan yang lebih baik.