RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Kabupaten Lombok Timur keluar dari kategori zona merah stunting melalui Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang diluncurkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kamis, 2 Juli 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan Lombok Timur masih menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian serius karena angka stunting dan kemiskinannya relatif tinggi. Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus stunting.

"Kita harus bekerja bersama agar Lombok Timur bisa keluar dari zona merah. Angka stunting adalah kondisi nyata yang kita temukan di lapangan dan hanya bisa diatasi dengan komitmen serta kepedulian bersama," kata Indah saat peluncuran program tersebut.

Menurut dia, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Peran keluarga menjadi faktor utama karena pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi calon pengantin, pemenuhan kesehatan ibu, hingga pengasuhan anak setelah lahir.

Indah menilai pendekatan preventif masih perlu diperkuat agar kasus stunting dapat dicegah sejak dini. Ia juga mengingatkan bahwa besarnya jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari satu juta jiwa menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan dan pembangunan.

Selain intervensi kesehatan, Pemprov NTB juga mengaitkan upaya penurunan stunting dengan penguatan ekonomi keluarga. Salah satunya melalui pengembangan produk olahan berbasis komoditas lokal agar masyarakat memperoleh nilai tambah dan peningkatan pendapatan.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menyebut prevalensi stunting di daerahnya masih berada di angka 22,36 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa atau lebih dari seperempat total penduduk NTB, keberhasilan penurunan stunting di Lombok Timur dinilai akan sangat memengaruhi capaian provinsi.

Edwin mengatakan salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah kualitas data sasaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem data terintegrasi yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan lainnya.

"Penurunan stunting tidak bisa dikerjakan secara parsial. Semua OPD harus bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan semangat gotong royong," ujarnya.

Pemerintah daerah juga memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis melalui ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal mengatakan penanganan stunting harus menyasar akar persoalan yang berbeda di setiap wilayah. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan di sejumlah desa, penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga sanitasi, kualitas air bersih, pola asuh, dan kebiasaan konsumsi keluarga.

Karena itu, TP PKK NTB bersama pemerintah daerah menjalankan program percontohan di Desa Sakra dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, BKKBN, sektor pertanian, perikanan, rumah sakit, dan mitra nonpemerintah untuk memetakan penyebab stunting secara langsung.

Menurut Sinta, keberhasilan program tidak semata diukur dari turunnya angka prevalensi, melainkan dari terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Peluncuran gerakan intervensi serentak ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memperkuat koordinasi hingga tingkat desa dengan target mempercepat penurunan stunting sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah yang masih masuk kategori prioritas penanganan.