RRI.CO.ID, Manado : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Jabatan Fungsional Analis Kebijakan bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), mengikuti Forum Strategis Nasional “Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional” secara virtual, pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah ini mengangkat tema “Memperkuat Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional”.

Forum berskala nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) tersebut bertujuan memperkuat kapasitas policy advisory sebagai bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Melalui forum ini, para analis kebijakan didorong untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, inovatif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan nasional.

Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq, kemudian dilanjutkan dengan keynote speech dari Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi diskusi interaktif yang menghadirkan sejumlah pakar kebijakan publik, akademisi, serta praktisi nasional untuk membahas penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan prioritas pemerintah.

Berbagai materi yang disampaikan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Staf Ahli, Staf Khusus, Tenaga Ahli, hingga Analis Kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar mampu menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, khususnya dalam penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan yang profesional.

Ia menambahkan, hasil yang diperoleh dari forum tersebut akan diinternalisasikan kepada JF Analis Kebijakan dan Tim Badan Strategi Kebijakan untuk diterapkan dalam penyusunan kertas kerja, evaluasi kebijakan, serta rekomendasi hukum di wilayah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas produk analisis yang berbasis bukti sekaligus mendukung implementasi kebijakan prioritas nasional secara efektif di Sulawesi Utara.

Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis nasional ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan kebijakan yang akuntabel, berbasis data, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.