RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menyoroti masih adanya keterlambatan di tingkat keluarga dalam memutuskan membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Hal ini menurutnya, menyebabkan kondisi pasien kerap memburuk saat tiba di rumah sakit.

Wagub menyebut, sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila proses deteksi dini, rujukan, dan pengambilan keputusan berjalan cepat.

Hal ini disampaikannya, saat membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu serta Kematian Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Kegiatan tersebut di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa 30 Juni 2026.

Wagub menegaskan, keberhasilan ketika angka kematian bayi mencapai nol bukan semata karena fasilitas Kesehatan. Namun karena terbangunnya koordinasi yang kuat antara bidan koordinator, puskesmas, rumah sakit, serta komunikasi yang intensif dengan keluarga ibu hamil sejak masa kehamilan.

"Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit," ujarnya.

Wagub juga mendorong setiap kabupaten dan kota, membangun sistem pengawalan ibu hamil berisiko tinggi serta memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, Wagub meminta seluruh rumah sakit memastikan kesiapan tenaga medis, khususnya Dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Obgyn). Hal ini agar penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu proses yang berlarut-larut.

"Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas," kata Wagub.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Syahriar, Direktur UPT RSUD Undata Palu, Jumriani, serta jajaran Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten/kota. (KA)