RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., membuka kegiatan Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI tentang Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026). Kegiatan yang dihadiri pimpinan dan jajaran Ombudsman RI, kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota ini menjadi langkah awal evaluasi kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan di berbagai sektor akan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menilai penilaian Ombudsman RI bukan sekadar evaluasi, melainkan momentum penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegasnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menghadirkan berbagai inovasi, di antaranya melalui Command Center Berani Samporoa sebagai pusat pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan aplikasi Sehati yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, dan BPJS agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Kita harus terbuka kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan harus bisa diketahui, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.

Wakil Gubernur turut mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen, meningkatkan sinergi, serta menghilangkan ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dilaporkan harus benar-benar dilaksanakan sesuai fakta di lapangan.

“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Apa yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelayanan rumah sakit sebagai sektor yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakil Gubernur meminta seluruh fasilitas kesehatan meningkatkan standar pelayanan, memperkuat penerapan SOP, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan terbaik.

“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Satu pelayanan yang kurang baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, ia berharap seluruh peserta memahami indikator penilaian Ombudsman RI, memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, serta mampu mencegah maladministrasi.

“Saya berharap kita sepakat bersama-sama meningkatkan pelayanan publik. Mari kita bekerja agar pelayanan kita semakin baik dan tidak ada maladministrasi,” tutupnya.