RRI.CO.ID, Banjarmasin - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Selatan hingga 32 Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Program pembiayaan tersebut terus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat akses permodalan bagi UMKM. Senin, 29 Juni 2026.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program Kementrian Keuangan, realisasi penyaluran KUR Rp2,22 triliun. Nilai tersebut setara dengan 43,04 persen dari target penyaluran Rp5,15 triliun dan telah disalurkan kepada 30.845 debitur.

“Penyaluran KUR masih didominasi skema konvensional dengan nilai Rp2,13 triliun atau 95,99 persen dari total realisasi. Sementara itu, penyaluran KUR berbasis syariah mencapai Rp88,87 miliar atau 4,01 persen dari total penyaluran,” ujarnya.

Secara nasional, Kalsel menempati peringkat ke-17 dalam realisasi penyaluran KUR, di tingkat Regional Kalsel berada di posisi kedua se-Kalimantan. Hal ini mencerminkan kinerja penyaluran yang cukup baik di bandingkan provinsi lain di wilayah tersebut.

Berdasarkan sekotor usaha, sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan total penyaluran Rp776,12 miliar atau 35,01 persen kepada 13.497 debitur. Dari sisi skema pembiayaan, KUR Mikro mendominasi dengan realisasi Rp1,43 triliun atau 64,46 persen yang telah dimanfaatkan oleh 27.794 debitur.

“Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan realisasi penyaluran KUR tertinggi di Kalsel sebesar Rp385,85 miliar kepada 4.351 debitur. Posisi berikutnya Kabupaten Tanah Bumbu dengan penyaluran Rp293,99 miliar kepada 2.906 debitur, disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp227,89 miliar kepada 3.666 debitur,” ucapnya.

Dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi bank dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Kalimantan Selatan, yakni mencapai Rp1,48 triliun kepada 26.652 debitur. Selanjutnya disusul Bank Mandiri dengan penyaluran Rp232,75 miliar kepada 1.876 debitur serta BNI sebesar Rp210,83 miliar kepada 660 debitur, yang turut berkontribusi memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di daerah.