Rakor TPAKD Perkuat Sinergi Perluasan Akses Keuangan di Daerah

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Rapat Koordinasi Kerja sama Pusat dan Daerah dalam kerangka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor keuangan. Senin, 15 Juni 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan bahwa Kalsel memiliki karakteristik daerah yang tumbuh dengan budaya sungai yang kuat. Menurutnya, semangat konektivitas dan kebersamaan yang berkembang di masyarakat Banua sejalan dengan tujuan forum memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

“Atas nama perwakilan Kementerian Keuangan, kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat datang di Kota Banjarmasin kepada seluruh peserta yang hadir. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan yang sangat strategis ini,” ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 sebagai upaya mempercepat akses masyarakat pada layanan keuangan formal yang berkualitas. Dalam hal ini, TPAKD menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program nyata di daerah.

“Kanwil DJPb sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan tidak hanya berperan dalam pengelolaan fiskal negara. Kanwil DJPb juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pembiayaan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ucapnya.

Peran tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan program Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro dan Sistem Informasi Kredit Program. Ketiga instrumen ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di akses di Kalsel.

“Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung perluasan akses keuangan, sosialisasi dan penguatan monitoring penyaluran KUR melalui SIKP bersama perbankan. Selain itu,pelatihan ekspor UMKM bersama Bea Cukai, pelatihan perpajakan badan usaha bersama Kantor Pelayanan Pajak, sosialisasi Dana Bergulir Ekonomi Sirkular dari BPDLH, dan pembinaan UMKM binaan Kanwil DJPb,” katanya

Dalam hal ini, pihaknya berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar melahirkan rekomendasi kebijakan dan model kolaborasi yang dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.