RRI.CO.ID, Purbalingga - Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memaparkan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak hanya tercermin dari capaian pendapatan daerah, tetapi juga dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pemkab Purbalingga juga terus mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi retribusi hingga penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemaparan tersebut disampaikan Bupati saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Kamis (25/6/2026). Menurut Bupati, capaian pelaksanaan APBD telah disampaikan sebelumnya melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD.

"Capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara terpisah telah disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada tanggal 13 Maret 2026," kata Bupati Fahmi.

Melalui pelaksanaan APBD 2025, sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 14,18 persen menjadi 12,55 persen, sementara jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 14.920 jiwa.

Selain itu, pengeluaran per kapita meningkat dari Rp11,343 juta menjadi Rp11,949 juta per orang per tahun. Pertumbuhan ekonomi kumulatif hingga Triwulan III juga mencapai 6,36 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,55 persen.

"Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah antara lain melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah maupun efisiensi belanja guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkualitas sehingga mampu mendorong terwujudnya Purbalingga yang mandiri dan sejahtera," ujarnya.

Bupati mengakui masih terdapat sejumlah komponen PAD yang belum optimal, salah satunya retribusi pelayanan pasar. Kondisi tersebut dipengaruhi proses transisi menuju sistem e-retribusi yang lebih akuntabel dan ditargetkan dapat berjalan lebih optimal pada tahun 2026.

"Di tahun 2026, pemerintah daerah akan mengupayakan agar implementasi e-retribusi bisa lebih optimal," ucapnya.

Di sisi lain, kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah menunjukkan tren positif. Realisasi dividen BUMD tahun 2025 meningkat sekitar Rp1,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Pemkab Purbalingga juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui kelanjutan Program Alus Dalane. Program tersebut ditargetkan mampu mendukung pencapaian Indeks Jalan Mantap sebesar 90 persen pada tahun 2027 hingga 2028, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.