RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mempercepat penanganan kemiskinan kembali ditunjukkan melalui aksi turun langsung ke tengah masyarakat. Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mendampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan blusukan ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kamis 25 Juni 2026.

Kunjungan tersebut diawali dengan bersilaturahmi sekaligus berdialog bersama para pedagang dan warga di Pasar Lilir. Dalam kesempatan itu, pemerintah tidak hanya mendengar berbagai aspirasi masyarakat, tetapi juga melihat secara langsung kondisi ekonomi, sosial, hingga potensi desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, serta melihat secara langsung pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat di tingkat desa.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai kondisi masyarakat sekaligus memetakan berbagai potensi yang dapat dikembangkan dari tingkat keluarga hingga desa.

"Kita turun ke masyarakat bersama Bapak Bupati LAZ. Kita melihat berbagai persoalan sekaligus potensi yang bisa dikembangkan mulai dari level kepala keluarga hingga desa," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Iqbal mengaku masih menemukan rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Menurutnya, kondisi hunian dengan lantai tanah, dinding sederhana, dan atap alang-alang menjadi indikator masih adanya kemiskinan ekstrem yang harus segera ditangani.

"Kalau datang petugas survei dari BPS melihat rumah seperti ini, tentu akan masuk kategori kemiskinan ekstrem karena lantainya masih tanah, dindingnya sangat sederhana, dan atapnya masih menggunakan alang-alang," katanya menegaskan.

Meski demikian, Gubernur optimistis Desa Mekarsari memiliki peluang besar untuk berkembang. Ia menilai kawasan Dusun Malaka menyimpan potensi agroforestri yang dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara maksimal.

Ia juga memastikan pemerintah segera mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan.

"Tadi bersama Bapak Bupati kami menemukan tiga keluarga yang masih tinggal dalam satu rumah. Insyaallah rumah permanen akan dibangun dan ditargetkan selesai dalam tiga minggu sehingga bisa segera ditempati," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan seluruh program pembangunan daerah harus lahir dari kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

"Semua usulan pembangunan harus berbasis desa. Melalui Musrenbangdes akan terbentuk big data kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan riil warga. Mekanisme ini juga memastikan masyarakat ikut terlibat dalam setiap proses pembangunan," katanya.

Bupati LAZ menambahkan, konsep tersebut juga diterapkan dalam Program Sejahtera dari Desa. Setiap dusun memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp100 juta yang penggunaannya ditentukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi fondasi utama untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa.

"Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur, kita membangun secara kolaboratif. Pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh perangkat pendukung agar setiap usulan desa dapat diakomodasi menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya mengakhiri.