RRI.CO.ID, Cimahi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi memetakan sedikitnya 312 RW yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau 2026. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi menghadapi ancaman krisis air bersih yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan seluruh kelurahan di Kota Cimahi memiliki potensi terdampak kekeringan. Namun berdasarkan pengalaman dan data terdahulu, wilayah selatan masih menjadi kawasan yang paling rentan mengalami gangguan pasokan air bersih.

“Jika melihat potensinya, seluruh wilayah Kota Cimahi terancam kekeringan dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026.” ujar Fithriandy dikutip dari laman resmi pemerintah kota Cimahi, Kamis 25 Juni 2026.

Mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB), kejadian kekeringan terparah dalam beberapa tahun terakhir terjadi di wilayah selatan Kota Cimahi. Kawasan seperti Kelurahan Melong, Utama, dan Leuwigajah menjadi daerah yang paling terdampak saat kemarau panjang berlangsung.

“Kekeringan paling parah yang kami catat terjadi dua tahun lalu dan dampaknya paling besar dirasakan masyarakat di wilayah selatan.” ucapnya.

Fithriandy menjelaskan, menurunnya debit air tanah menjadi salah satu penyebab utama krisis air bersih saat musim kemarau. Banyak warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan sehari-hari sehingga penurunan muka air tanah berdampak langsung terhadap ketersediaan air.

“Mayoritas warga menggunakan sumur sehingga ketika muka air tanah turun, pasokan air bersih ikut terganggu.” jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya adalah penyediaan pasokan air bersih yang dapat didistribusikan ke wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan ekstrem.

“Fenomena alam tidak bisa kita hindari, tetapi pemerintah harus hadir untuk mengurangi dampaknya melalui langkah antisipasi yang terukur.” ucap Adhitia.

Adhitia menegaskan, kebutuhan air bersih masyarakat akan menjadi prioritas utama selama musim kemarau berlangsung. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Tujuan kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih meskipun menghadapi kondisi kemarau yang ekstrem.” katanya.