RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau ekstrem yang diperkirakan terjadi akibat fenomena El Nino. Berbagai persiapan dilakukan agar dampak kekeringan, terutama krisis air bersih, dapat ditekan sejak dini.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya.

“Kami menerima informasi dari BMKG bahwa ancaman kekeringan merupakan persoalan serius yang harus diantisipasi sejak sekarang.” ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi pemerintah kota Cimahi, Kamis 25 Juni 2026.

Menurut Adhitia, pemerintah terus memperbarui data wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerawanan di setiap kawasan, mulai dari kategori ringan hingga ekstrem.

“Koordinasi dengan seluruh wilayah terus dilakukan untuk mendata titik-titik yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.” ucapnya.

Selain pemetaan wilayah, Pemkot Cimahi juga menyiapkan berbagai sumber pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air dapat segera dilakukan ketika wilayah tertentu mengalami kekurangan pasokan.

“Kami menyiapkan sumber pasok air bersih untuk wilayah yang terdampak kekeringan ekstrem agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan menyebut ancaman kekeringan tahun ini berpotensi terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Hasil koordinasi dengan BMKG menunjukkan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026.

“Semua kelurahan di Kota Cimahi memiliki potensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda.” kata Fithriandy.

BPBD mencatat sedikitnya 312 RW berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau mendatang. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas penanganan dan distribusi bantuan air bersih.