RRI.CO.ID, Sorong - Komisi IV DPR Papua Barat Daya (PBD) menegaskan komitmennya mengawal sejumlah program strategis sektor kesehatan, mulai dari pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat Daya, peningkatan jumlah dokter spesialis, hingga penanganan HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR PBD bersama Dinas Kesehatan Papua Barat Daya yang digelar di Ruang Rapat DPR PBD Lantai II, Rabu (24 Juni 2026).

Wakil Ketua Komisi IV DPR PBD, David Sedik, mengatakan pihaknya mendorong Dinas Kesehatan terus bekerja maksimal dalam merealisasikan berbagai program yang mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, terutama di bidang pelayanan kesehatan.

“Kami dorong agar Dinas Kesehatan terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata politisi Partai Hanura ini.

Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian DPR adalah pembangunan RSUD milik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya dalam rapat tersebut, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah sakit ditargetkan berlangsung pada tahun 2027.

Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang telah masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2026. Komisi IV berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan rumah sakit dapat segera direalisasikan.

Selain pembangunan infrastruktur kesehatan, DPR juga menyoroti upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui program pendidikan dokter spesialis. Saat ini sebanyak 33 dokter sedang menjalani pendidikan spesialis dengan pembiayaan pemerintah daerah dan akan ditambah 15 orang lagi pada Juli 2026.

Komisi IV meminta Dinas Kesehatan memastikan program tersebut memberikan kesempatan yang merata kepada Orang Asli Papua (OAP) dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. DPR juga meminta data penerima beasiswa disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Persoalan HIV/AIDS turut menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah kasus HIV/AIDS sejak tahun 2014 hingga 2026 mencapai 4.094 kasus yang tersebar di Kota Sorong dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat 861 kasus baru.

Komisi IV DPR PBD menilai penanganan HIV/AIDS memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya alat pemeriksaan dan berakhirnya dukungan pendanaan dari Global Fund pada akhir tahun 2026.

Karena itu, Komisi IV meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

“Dengan kondisi yang ada saat ini, kami berharap pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dapat menyediakan anggaran yang maksimal untuk mendukung program penanganan dan pencegahan HIV/AIDS,” ujar David Sedik.

Selain itu, DPR juga mendorong pengaktifan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta penguatan dukungan anggaran untuk pengadaan alat pemeriksaan HIV, termasuk Viral Load dan CD4, serta dukungan operasional bagi lembaga pendamping yang selama ini terlibat dalam edukasi dan pendampingan pasien.

Komisi IV juga mengingatkan Dinas Kesehatan agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi serapan anggaran baru mencapai sekitar 24 persen.

“Kami berharap hingga akhir tahun serapan anggaran bisa mencapai 100 persen. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Papua Barat Daya,” kata David Sedik.