RRI.CO.ID, Majalengka - Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyoroti potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dinilai belum tergarap optimal. Hal ini disampaikan di tengah tekanan fiskal yang saat ini membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Bupati Eman mengungkapkan bahwa kondisi APBD Majalengka saat ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari yang sempat menyentuh angka Rp3,5 triliun, kini berada di kisaran Rp2,9 triliun, bahkan dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

"Hari ini APBD kita tidak sedang baik-baik saja. Ini tantangan yang harus dijawab dengan cara berpikir out of the box," kata Bupati Eman Suherman, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi kinerja. Ia justru mendorong seluruh jajaran, khususnya pejabat baru, untuk menghadirkan inovasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Bupati Eman secara khusus menyoroti sektor industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ia menilai, potensi pendapatan dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dapat mencapai miliaran rupiah jika dikelola dan diawasi secara maksimal.

"Banyak perusahaan yang menggunakan tenaga asing, tapi belum tentu seluruh izinnya tercatat di Majalengka. Ini potensi PAD yang sangat besar," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, terdapat ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Majalengka. Dengan estimasi kontribusi sekitar Rp100 juta per orang per tahun, potensi pendapatan daerah dari sektor ini dinilai sangat signifikan.

"Kalau ada 400 orang saja, itu sudah puluhan miliar rupiah. Ini bukan angka kecil," katanya.

Untuk itu, Bupati meminta Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) agar meningkatkan pengawasan serta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap keberadaan tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan industri. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan proaktif melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha guna memastikan seluruh perizinan, khususnya IMTA, tercatat dan memberikan kontribusi bagi daerah.

"Saya minta Kadis turun langsung, sowan, silaturahmi, dan memastikan semua data valid. Jangan sampai tenaga kerja asing bekerja di sini, tapi izinnya tercatat di daerah lain. Itu kerugian bagi kita," ucapnya.

Selain itu, peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga diharapkan dapat dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan dan penertiban administrasi tenaga kerja asing di lapangan. Bupati Eman optimis, dengan pengawasan yang lebih ketat dan pendataan yang akurat, potensi PAD dari sektor ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

"Ini saatnya kita bergerak. Keterbatasan anggaran harus dijawab dengan kerja nyata dan inovasi, sehingga kita dapat mewujudkan Majalengka 'Langkung SAE' (Lebih baik)," ujarnya menutup.