RRI.CO.ID, Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, resmi mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara dalam acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Hotel Bela, Ternate, Kamis 25 Juni 2026.

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026. Agus Prasetyo Budi yang sebelumnya bertugas di Yogyakarta menggantikan Tri Wibowo Aji yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Sarbin Sehe menegaskan pentingnya penguatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, upaya preventif harus menjadi fokus bersama agar anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Hampir semua lembaga yang kita cintai di negeri ini sudah terkena dampak negatif dari apa yang kita sebut dengan perilaku penyimpangan. Tetapi ikhtiar dan kerja keras bersama untuk mencegah perilaku tersebut adalah komitmen kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini agar satu rupiah pun digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Sarbin.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berujung pada proses penegakan hukum. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibanding penindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

“Sampai kapan tangkap-menangkap ini selesai? Ini yang kita rindukan. Karena kalau sudah terjadi, yang masuk penjara juga jadi beban negara. Semakin banyak masuk penjara, semakin jadi beban negara, dan rakyat tidak mendapatkan kue pembangunan. Kami berharap dengan materi sistem pengawasan BPKP, kita bisa mencegah sebelum terjadi penyimpangan,” katanya.

Sarbin juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak hanya berbangga dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Ia menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari para pejabat dan ASN.

“Kita bangga dengan WTP. Tapi WTP tidak cukup di atas laporan keuangan. WTP harus mencerminkan di perilaku keseharian,” ucap Sarbin.

Sarbin juga menyampaikan harapan agar lembaga tersebut terus memperkuat fungsi pengawasan dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Selamat bertugas Pak Agus. Orang-orang di dalam BPKP harus memberikan mata yang tajam, telinga yang luas, kaki yang cepat, dan tangan yang terukur untuk mengawal hak-hak rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Sutrisno, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah. Ia menegaskan BPKP akan terus menjalankan mandat sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Menurut Sutrisno, BPKP akan memperkuat fungsi assurance dan pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Pada kesempatan tersebut, Sutrisno juga mengapresiasi capaian pembangunan Maluku Utara yang pada triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,64 persen, tertinggi secara nasional. Selain itu, provinsi tersebut dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.

Acara pengukuhan turut dihadiri unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, perwakilan perbankan, instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dikukuhkan dan sesi foto bersama.