‎RRI.CO.ID, Lombok Barat - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyisir warga penerima manfaat Program Desa Berdaya di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 25 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.

‎“Setelah dipercaya menjadi gubernur, saya sangat rindu untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Saya ingin melihat kondisi saudara-saudara saya dan mendengar apa yang mereka hadapi sehari-hari,” kata Iqbal saat berdialog dengan warga.

‎Ia mengatakan, pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi cara pemerintah memahami persoalan secara lebih utuh, bukan hanya berdasarkan laporan administratif. Di Desa Mekarsari, hasil pendataan tim pendamping Program Desa Berdaya mencatat sebanyak 134 kepala keluarga (KK) masuk sebagai penerima manfaat program transformatif. Mereka berada dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem.

‎“Merekalah yang menjadi target utama program ini. Dalam satu tahun ke depan, kita berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui pemberian sumber mata pencaharian yang berkelanjutan,” ujar Iqbal.

‎Melalui program tersebut, setiap kepala keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp7 juta. Bantuan itu diberikan tanpa kewajiban pengembalian.

‎Untuk Desa Mekarsari, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar yang mencakup bantuan usaha dan berbagai program pendukung lainnya. Seperti perbaikan rumah tidak layak huni, modal usaha, hingga perbaikan fasilitas lainnya.

‎Program Desa Berdaya sendiri melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perusahaan, Bank NTB Syariah, PLN, hingga lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional.

‎Selain persoalan ekonomi warga, Iqbal juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang menjadi hambatan perkembangan Desa Mekarsari, salah satunya akses jalan.

‎Menurutnya, perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat hingga akses pendidikan. Bahkan, kata dia, masih terdapat anak-anak yang belum menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat kendala akses.

‎“Kepada Kepala Dinas PUPR saya minta persoalan jalan ini benar-benar diperhatikan. Perbaikan akses akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.

‎Iqbal meminta agar kebutuhan tersebut dikaji dalam perubahan anggaran agar perbaikan jalan menuju wilayah puncak Desa Mekarsari dapat dilakukan dalam satu tahun ke depan. Selain infrastruktur, ia melihat potensi besar sektor pertanian dan perkebunan di desa tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan air bersih yang dinilai belum maksimal.

‎Iqbal berencana menghubungkan Pemerintah Desa Mekarsari dengan Desa Lendang Nangka yang telah berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelola air bersih sebagai model pengelolaan berbasis ekonomi masyarakat. Menurut dia, pengelolaan air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan desa apabila dikelola secara profesional melalui BUMDes.

‎“Keuntungan dari pengelolaan air bisa digunakan untuk perawatan jaringan sekaligus mendukung pembangunan desa,” katanya.

‎Gubernur juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB melihat peluang pengembangan produk olahan nira. Selama ini, nira di Desa Mekarsari masih banyak dikonsumsi langsung atau diolah menjadi gula merah dan tuak.

‎Padahal, menurut Iqbal, produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi minuman premium lokal yang dapat dipasarkan ke sektor pariwisata, termasuk hotel dan restoran. “Kalau teknologi pengolahan dan pengemasan bisa dikembangkan, nilai ekonominya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

‎Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan kader Posyandu agar terus memperbarui data kondisi anak-anak, terutama terkait kesehatan dan gizi. Ia turut mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas pendataan.

‎Menurut Iqbal, data yang valid menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran berbagai program bantuan. “Masih ada rumah tidak layak huni yang kondisinya memprihatinkan tetapi belum masuk dalam data pemerintah. Karena itu, informasi yang benar dari masyarakat sangat penting,” kata dia.