RRI.CO.ID, Cilacap - Puluhan mahasiswa, aktivis buruh migran beserta Puan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, Senin (22/6/2026). Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan program KDMP, hingga penguatan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Aksi yang diikuti mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA), PMII, KOPRI, perwakilan buruh migran, serta elemen masyarakat itu juga diwarnai aksi teatrikal sebelum perwakilan massa melakukan audiensi dengan pemerintah daerah.

Presiden Mahasiswa UNUGHA, Siti Maryam, mengatakan mahasiswa tidak menolak manfaat Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Kami menuntut evaluasi total untuk program MBG, kalau kita lihat dari dua sudut pandang ya, positif dan negatifnya, kurasa masyarakat juga banyak yang menerima dampak positif ya dari MBG tersebut. Jadi kita minta evaluasi total selama satu periode ke depan juga. Kalau misalkan sudah dibenahi, silakan dilanjutkan," ujarnya.

Selain itu, massa aksi menyatakan menolak kelanjutan program KDMP karena dinilai belum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Mahasiswa juga mengangkat isu pendidikan di Kabupaten Cilacap. Mereka meminta pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Cilacap agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) lebih besar untuk sektor pendidikan.

"Cilacap merupakan kota industri dengan banyak perusahaan besar. Kami berharap dana CSR dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mengurangi persoalan pengangguran," kata Maryam.

Tak hanya isu ekonomi dan pendidikan, mahasiswa turut menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap. Mereka meminta pemerintah menyediakan ruang aman bagi korban, memperkuat sistem pelaporan, serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum secara berkelanjutan.

Menurut Maryam, pendampingan terhadap korban tidak boleh berhenti setelah pelaku diproses hukum, tetapi harus memastikan pemulihan kondisi mental korban.

Usai audiensi, Maryam mengaku belum puas dengan hasil yang diperoleh karena sebagian besar tuntutan belum mendapat jawaban langsung dari Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya yang tengah ke Cirebon.

Mahasiswa berencana kembali mengirimkan surat permohonan audiensi agar dapat berdialog langsung dengan Plt Bupati.

"Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai ada dialog langsung dengan pimpinan daerah," tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono mengatakan pengamanan aksi telah dipersiapkan sejak jauh hari setelah pihak kepolisian menerima surat pemberitahuan dari penyelenggara.

Menurutnya, sekitar 50 peserta mengikuti aksi tersebut. Polresta Cilacap menerjunkan sekitar 200 personel yang dibantu TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Damkar untuk memastikan kegiatan berlangsung aman.

"Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah dan juga menanyakan penanganan kasus perempuan, anak, serta masyarakat rentan. Semua sudah kami jawab sesuai kewenangan kepolisian dan kami siap terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat," ujar Budi.

Ia menambahkan seluruh rangkaian aksi, mulai dari penyampaian aspirasi hingga dialog, berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Setelah kegiatan selesai, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.