RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Universitas Khairun, Ternate, Selasa 23 Juni 2026, dan dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara dan Universitas Khairun.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara, Fehby Alting, dan Wakil Rektor III Universitas Khairun, Jamal Hi. Arsad.

Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, kolaborasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di Maluku Utara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di Provinsi Maluku Utara,” ujar Fehby.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Pusat Studi Bencana Universitas Khairun, serta para dekan fakultas di lingkungan Universitas Khairun.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen membangun kerja sama berkelanjutan dalam mendukung pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kajian kebencanaan berbasis riset.

Selain itu, kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Maluku Utara yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai ancaman bencana.