RRI.CO.ID, Mataram - Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda melontarkan kritik terhadap pola lama tata kelola pemerintahan yang masih menjadikan serapan anggaran dan tumpukan laporan administratif sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Menurut dia, pemerintah daerah harus mengubah cara pandang. Anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” ujar Baiq Isvie dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin, 22 Juni 2026.

Bagi Isvie, rapat paripurna bukan sekadar agenda rutin antara pemerintah dan DPRD. Forum tersebut merupakan ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak bisa hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap atau seberapa rapi laporan pertanggungjawaban dibuat. Ukuran utamanya adalah perubahan yang dirasakan warga.

“Pembangunan bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat,” katanya.

DPRD NTB menilai tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah membutuhkan birokrasi yang lebih lincah.

Karena itu, Baiq Isvie mendorong perubahan paradigma pembangunan dari sekadar mengejar belanja pemerintah menuju penciptaan nilai publik. Menurutnya, birokrasi tidak cukup hanya patuh terhadap prosedur, tetapi harus mampu membaca persoalan, menciptakan solusi, dan memastikan program pemerintah menghasilkan dampak.

Ia menyebut konsep tersebut sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni pola pikir aparatur yang adaptif, inovatif, berani mengambil keputusan, dan berorientasi pada hasil.

“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’," ujarnya.

Baiq Isvie mengatakan pembangunan daerah harus bergeser dari sekadar mengejar output menuju outcome dan impact. Pemerintah, kata dia, tidak boleh puas hanya dengan menyelesaikan program di atas kertas.

Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya terlihat dalam statistik, melainkan hadir dalam pengalaman masyarakat sehari-hari. “Pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, tetapi pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan, keberhasilan pemerintah harus terlihat ketika masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan, anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan meningkat, serta peluang ekonomi semakin terbuka.

Dalam kesempatan itu, Baiq Isvie juga menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah. Kedua lembaga, menurutnya, bukan untuk saling berhadapan, melainkan memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

DPRD NTB berkomitmen tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara kritis namun konstruktif. Ia optimistis NTB memiliki modal besar untuk berkembang karena didukung potensi daerah, sumber daya manusia, dan semangat masyarakat.

Namun, potensi tersebut harus diikuti keberanian melakukan perubahan dalam cara berpikir dan bekerja. “Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” katanya.