RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan akhir dari keberhasilan pemerintah daerah. Menurut dia, tata kelola pemerintahan harus bergerak lebih jauh, yakni memastikan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin 22 Juni 2026. Ia meminta birokrasi tidak terjebak pada rutinitas administrasi yang justru menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Iqbal mengkritik pola kerja birokrasi yang selama ini dinilai masih terlalu berorientasi pada kelengkapan dokumen, bukan hasil akhir. Menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat pendukung pelayanan publik, bukan menjadi alasan untuk memperlambat proses pembangunan.

“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang tujuan pembangunan kalah karena alasan administratif. Padahal administrasi harus melayani substansi, bukan sebaliknya,” kata Iqbal.

Ia mendorong perubahan pola kerja pemerintahan menjadi lebih lincah atau agile dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat. Pemerintah, kata dia, tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama yang kaku dan hanya mengikuti prosedur tanpa melihat kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Iqbal memperkenalkan konsep coherent government atau pemerintahan yang bekerja secara terintegrasi dengan orientasi utama pada pelayanan publik. Ia menegaskan masyarakat merupakan pihak yang harus menjadi fokus utama seluruh kebijakan pemerintah.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Gubernur NTB meminta pemerintah daerah melakukan penajaman program dan anggaran. Seluruh belanja daerah harus diarahkan pada tiga prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

Menurut Iqbal, sektor lain tetap penting, namun harus memiliki keterkaitan dan mendukung tiga agenda besar tersebut. Ia ingin masyarakat dapat melihat dengan jelas bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki arah dan manfaat yang terukur.

Terkait capaian WTP, Iqbal mengingatkan pemerintah tidak boleh berhenti pada keberhasilan administratif. Opini WTP, kata dia, hanya menunjukkan pengelolaan keuangan telah sesuai standar akuntansi, tetapi belum otomatis menggambarkan kualitas pembangunan.

“WTP baru menunjukkan kita benar secara administratif. Apakah kita sudah benar secara substansi dan apakah kinerja kita sudah berdampak, itu pertanyaan yang berbeda,” ujarnya.

Iqbal juga mengakui birokrasi Pemprov NTB masih perlu banyak berbenah agar lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Ia meminta dukungan DPRD NTB untuk bersama-sama mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar pembangunan tidak hanya berjalan tertib secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.