Dikejar Tenggat 2026, Dompu Upayakan Pengelolaan Sampah Lebih Aman

RRI.CO.ID, Dompu - Pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Sistem tersebut dinilai sudah tidak layak digunakan karena berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Metode open dumping dianggap dapat merusak kualitas tanah akibat penumpukan sampah anorganik, terutama plastik yang tidak dapat terurai secara alami. Selain itu, sistem tersebut juga memicu polusi udara melalui gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah, sehingga berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit hingga rawan menyebabkan bencana lingkungan.

Pemerintah pusat sendiri telah meminta seluruh daerah agar tidak lagi menggunakan sistem open dumping dalam pengelolaan sampah. Daerah diarahkan untuk menerapkan sistem sanitasi atau sanitary landfill sesuai standar pengelolaan lingkungan.

Bahkan, pemerintah pusat memberikan ancaman sanksi pidana apabila daerah masih mempertahankan sistem pembuangan terbuka tersebut.

Meski demikian, pemerintah pusat masih memberikan toleransi hingga Agustus 2026 bagi seluruh daerah untuk beralih dari sistem open dumping ke sanitary landfill sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar pengelolaan sampah di Dompu dapat segera beralih ke sistem yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, pendekatan dan pengajuan proposal ke pemerintah pusat telah dilakukan untuk memperoleh dukungan anggaran dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Usulan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi juga sudah dilakukan,” ujarnya, Minggu, 7 Juni 2026.

Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan telaah teknis kepada Bupati Dompu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah diberikan pemaparan terkait kebutuhan pengelolaan sampah tersebut.

Syaukani menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi saat ini sebenarnya terletak pada ketersediaan alat berat untuk mendukung pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu saat ini masih mengkaji skema yang dianggap paling efisien dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah.

“Kami sedang mengkaji kemungkinan yang paling efisien sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.