RRI.CO.OD, ‎Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat 5 Juni 2026. ‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tersebut dihadiri Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, beserta jajaran pengurus dan anggota KAI dari seluruh Indonesia.

‎Sementara itu, Menteri Hukum RI yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andi Yulia Hertaty, turut menghadiri kegiatan tersebut. Dalam sambutan Menteri Hukum yang dibacakannya, ditekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum, organisasi bantuan hukum, dan Kongres Advokat Indonesia dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat (access to justice for all).

‎"Advokat memiliki posisi yang penting dalam menjaga akses layanan hukum. Harapannya hasil rakernas ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional," ujarnya.

‎Mengusung sejumlah agenda strategis, Rakernas KAI 2026 menghadirkan peluncuran Gerakan Seribu Paralegal (GSP), diskusi publik tentang implementasi dan tantangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bersama para tokoh hukum nasional, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Kongres Advokat Indonesia.

‎Rakernas KAI 2026 ini juga dihadiri oleh Lalu Muhamad Iqbal. Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyatakan dukungannya terhadap program KAI, khususnya penguatan peran paralegal. Menurutnya, keberadaan paralegal dan Posbankum memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat serta membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum sejak dari tingkat desa dan kelurahan.

‎"Kehadiran paralegal dan Posbankum Desa/Kelurahan sangat penting dalam memberikan bantuan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat yang harus dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa dan kelurahan," ujar Iqbal.

‎Kehadiran Kakanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi wujud dukungan Kementerian Hukum terhadap penguatan peran advokat dan paralegal dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.