RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat memitigasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil sepanjang tahun 2026.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut, Reza Dotulong, mengungkapkan bahwa berdasarkan simulasi input-output ekonomi, pelemahan rupiah sebesar 5 persen pada kuartal I 2026 tidak berdampak fatal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena porsi impor bahan baku industri lokal relatif kecil.

"Bahan baku yang kita impor untuk industri itu sekitar Rp2 triliun atau dua persen dari total PDRB. Dampak kontraksinya hanya 0,15 persen alias kecil," ujar Reza Dotulong, Selasa, 2 Juni 2026.

Meski dampak ke sektor industri tergolong minim, pemerintah daerah tetap mengantisipasi efek domino pada barang impor yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti komoditas elektronik dan pangan sekunder yang mulai merangkak naik.

"Kita perlu melihat dampak kenaikan harga barang yang dikonsumsi langsung. Contohnya telepon seluler, serta bahan turunan kedelai seperti tahu dan tempe," katanya menambhakan.

Inflasi Masih Berada di Rentang Target

Kendati ada tekanan pada nilai kurs, Pemprov Sulut mencatat stabilitas harga di pasar domestik masih terjaga. Indikatornya terlihat dari deflasi sebesar 0,61 persen pada bulan Mei yang berhasil menekan laju inflasi tahun kalender (Januari - Mei) ke angka 2,3 persen.

"Angka ini masih dalam rentang target kita, yaitu 2,5 plus minus 1 persen. Kami prediksikan di tahun 2026 ini inflasi masih dalam rentang kendali," kata Reza.

Namun, tantangan baru muncul dari sektor perbankan seiring kebijakan pengetatan moneter oleh BI. Mengingat struktur ekonomi Sulut sangat sensitif terhadap dinamika perbankan, Pemprov Sulut mengintensifkan koordinasi bersama Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Reza mengkhawatirkan kenaikan suku bunga acuan dapat membebani masyarakat, mengingat mayoritas pembiayaan di Sulut merupakan kredit sektor konsumsi yang menggunakan suku bunga mengambang (floating rate).

"Sekitar 60 persen kredit di Sulut adalah kredit konsumsi. Kami memastikan jangan sampai terjadi perlambatan konsumsi masyarakat," ujar Reza.

Andalkan Investasi dan APBN

Di sisi lain, melambatnya kinerja perdagangan luar negeri di pertengahan tahun ini turut menjadi perhatian serius. BPS mencatat pertumbuhan ekspor Sulut saat ini tertahan di angka 11 hingga 12 persen, tidak seprogresif capaian pada tahun 2025 lalu.

Menyikapi penurunan performa ekspor tersebut, Reza menegaskan bahwa Sulut harus segera menggeser mesin pertumbuhan ekonominya ke sektor domestik serta mengoptimalkan penyerapan anggaran negara melalui proyek-proyek strategis.

"Kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor investasi dan konsumsi masyarakat," kata Reza.

Ia juga menambahkan pentingnya dorongan stimulus dari pemerintah pusat untuk menjaga momentum ekonomi daerah.