RRI.CO.ID, Sampang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang terus mematangkan proses penetapan Surat Keputusan atau SK Bupati tentang status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan berbagai program penanganan dan antisipasi dampak musim kemarau tahun ini secara menyeluruh.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin mengatakan proses penyusunan SK masih berlangsung dan saat ini berada pada tahapan pembahasan serta verifikasi data yang telah dikumpulkan dari sejumlah kecamatan terdampak di wilayah Sampang.

"Sebagian besar kecamatan telah menyampaikan data kondisi lapangan kepada BPBD. Data tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen yang nantinya digunakan pemerintah daerah untuk menetapkan status kekeringan secara resmi melalui keputusan bupati," ucapnya, Selasa 2 Juni 2026.

Ia menjelaskan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum menyerahkan data pendukung. Namun demikian, BPBD tetap melakukan koordinasi intensif agar seluruh data dapat segera terkumpul sehingga proses penetapan status kekeringan tidak mengalami keterlambatan yang berkepanjangan.

"Jumlah desa terdampak belum dapat dipublikasikan karena proses penetapan SK masih berlangsung. Selain itu, seluruh data masih dalam tahap finalisasi sehingga memerlukan kehati-hatian sebelum diumumkan kepada masyarakat luas nantinya," katanya.

Menurutnya, penetapan SK memiliki peran penting karena menjadi dasar administratif bagi berbagai langkah penanganan, termasuk pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi serta pelaksanaan program distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan nantinya.

"Kami harap proses penyusunan SK dapat segera selesai dalam waktu dekat sehingga langkah-langkah penanganan kekeringan dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak musim kemarau tahun ini," ujarnya, mengakhiri.