RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tidak akan pernah sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam kepemimpinan birokrasi. Di tengah percepatan teknologi dan berbagai tantangan global, menurut dia, kemampuan memimpin tetap membutuhkan sentuhan manusia.

“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” kata Wagub NTB saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Selasa, 2 Juni 2026.

Pelatihan tersebut dibuka Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq dan diikuti 61 peserta dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, hingga pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menilai birokrasi saat ini sedang menghadapi perubahan besar. Selain perkembangan teknologi digital dan AI, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, hingga dampak perubahan iklim.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat birokrasi tidak bisa lagi hanya bergerak dalam pola administratif konvensional. Aparatur pemerintah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.

“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai AI memang dapat membantu mempercepat pelayanan publik dan pengolahan data pemerintahan. Namun, kepemimpinan tetap membutuhkan kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, serta menjaga kolaborasi lintas kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Umi Dinda juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara. Ia mengapresiasi kembalinya pelaksanaan PKN Tingkat II di NTB setelah vakum selama delapan tahun.

Menurut dia, pelatihan tersebut menjadi momentum penting untuk menyiapkan pemimpin birokrasi yang siap menghadapi perubahan zaman.

“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.

Ia juga mendorong semakin besarnya peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Menurut dia, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan serta menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja.

Lebih jauh, Indah menegaskan penguatan kepemimpinan birokrasi menjadi bagian penting untuk mendukung agenda pembangunan NTB, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” ujar dia.