RRI.DO.ID, Kupang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui apilkasi Zoom mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk "Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah". Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Acara ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas ASN dalam merumuskan kebijakan berbasis data Guna membedah tema tersebut. Penyelenggara menghadirkan dua narasumber yakni Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto, Dan Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay.

Dalam paparan materinya, Widhi menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses penyelidikan multidisipliner yang bertujuan menghasilkan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan publik. Analisis ini berorientasi pada penyelesaian masalah praktis, yang membedakannya dengan penelitian akademik yang condong pada pengembangan ilmu pengetahuan semata.

"Proses analisis kebijakan setidaknya bertumpu pada tiga ciri utama. Yaitu multidisiplin yang melibatkan berbagai ilmu, deskriptif-normatif yang melihat realitas sekaligus mengukurnya dengan standar ideal, serta pragmatis yang berorientasi pada tindakan nyata di lapangan," kata Widhi Novianto, Selasa 2 Juni 2026.

Materi juga mengupas tuntas peran krusial analis kebijakan yang masuk ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Terlebih dalam dimensi Indeks Kualitas Kebijakan, analis kebijakan memegang peranan vital dalam memastikan perencanaan, evaluasi, hingga transparansi dan partisipasi publik dapat berjalan dengan akuntabel.

Menyelaraskan materi dari narasumber dengan kebutuhan instansi di wilayah, perwakilan dari Kanwil Kemenkum NTT, Dientje Bule Logo, memberikan tanggapan positif sekaligus menekankan pentingnya implementasi ilmu tersebut bagi jajaran hukum di Provinsi NTT. “Kami di Kanwil NTT siap mengimplementasikan instrumen taktis ini agar kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat," ucapnya. (humas/anna)