Andri Rusmana: Bandung Darurat Sampah, Kebijakan Tepat Sangat Dibutuhkan

RRI.CO.ID, Bandung - Persoalan sampah di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dilihat hanya sebagai tanggung jawab pemerintah kota semata. Menurutnya, problematika sampah sudah menyentuh ranah kebijakan regional yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Andri menilai, keterlambatan realisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah (TPPAS) Legok Nangka serta keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti telah menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat. “Apa yang terjadi di TPS Pasar Ciwastra hari ini adalah alarm bahwa sistem penanganan sampah kita sudah dalam kondisi darurat,” tegasnya, Jumat 29 Mei 2026.

Dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Andri menyebut ada sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan. Pertama, tidak membatasi kuota sampah ke Sarimukti secara kaku, karena penumpukan di TPS akan terus terjadi sementara produksi sampah harian tetap tinggi. Kedua, mempercepat realisasi TPPAS Legok Nangka agar tidak terus molor. Ketiga, melakukan landfill mining di Sarimukti untuk memperpanjang usia layanan sambil menunggu Legok Nangka benar-benar operasional.

“Pemprov Jabar bersama Pak KDM harus melihat persoalan ini secara utuh. Masalah sampah di Bandung bukan semata karena pengelolaan di kota/kabupaten, tetapi juga karena adanya pembatasan pembuangan ke Sarimukti yang membuat sampah tertahan di TPS-TPS lingkungan,” jelas Andri.

Sementara itu, dari sisi Pemerintah Kota Bandung, ia menekankan perlunya langkah serius dan terukur. Sistem pemilahan sampah dari sumber harus dibangun dengan edukasi dan pengawasan yang kuat, sehingga masyarakat terbiasa memilah organik dan anorganik sejak dari rumah. “Pemilahan di hulu adalah kunci agar beban di hilir berkurang,” ujarnya.

Andri juga mendorong penguatan sistem pengumpulan sampah terpilah hingga ke tingkat RW dan kelurahan. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPS sudah berkurang volumenya. Selain itu, percepatan pengolahan sampah organik menjadi prioritas, mengingat komposisi terbesar sampah Kota Bandung adalah organik. Pemanfaatan teknologi lokal seperti maggot, komposter, biodigester, dan rumah olah organik dinilai mampu mengurangi beban ke TPA.

Menurutnya, Kota Bandung tidak boleh terus bergantung penuh kepada TPA. Gerakan pengurangan sampah dari hulu harus menjadi prioritas kebijakan dan penganggaran daerah. “Solusi sampah tidak cukup hanya memindahkan sampah dari TPS ke TPA. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem secara menyeluruh,” tegasnya.

Dengan pandangan tersebut, Andri Rusmana menekankan perlunya keberanian pemerintah provinsi mengambil kebijakan regional yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Ia berharap sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dapat segera diwujudkan, sehingga darurat sampah tidak terus menjadi ancaman bagi kehidupan warga kota.