RRI.CO.ID, Mataram - Program pemugaran 533 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram dijadwalkan mulai berjalan setelah Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Pemerintah Kota Mataram memilih menunda pelaksanaan proyek tersebut demi menghormati aktivitas masyarakat selama momentum Lebaran Haji.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, M Nazarudin Fikri, mengatakan Kota Mataram tahun ini mendapat alokasi 533 unit RTLH dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk diperbaiki.

“Perbaikan RTLH kami rencanakan mulai dilaksanakan setelah Lebaran Iduladha 1447 Hijriah. Tahun ini Kota Mataram mendapat kuota 533 RTLH untuk dipugar,” ujarnya, Selasa 26 Mei 2026.

Menurut Fikri, Kementerian PKP sebenarnya telah menyiapkan tahapan awal pengerjaan dan ingin memulai proses pemugaran lebih cepat. Namun, Disperkim Kota Mataram meminta agar pelaksanaan ditunda hingga setelah Iduladha agar tidak mengganggu kegiatan warga.

Ia menjelaskan, tradisi masyarakat saat Hari Raya Iduladha identik dengan kegiatan keluarga dan silaturahmi yang melibatkan banyak tamu. Karena itu, aktivitas pembangunan rumah dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan warga apabila dilakukan sebelum perayaan berlangsung.

“Kami sudah menyampaikan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pengerjaan dimulai setelah Iduladha. Saat Lebaran Haji biasanya masyarakat fokus pada kegiatan keluarga dan menerima banyak tamu,” katanya.

Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan lancar dan warga dapat mendukung proses pengerjaan di lapangan.

Fikri menegaskan, program RTLH dari pemerintah pusat tersebut bukan renovasi total rumah, melainkan perbaikan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap paling mendesak. Hal itu disesuaikan dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit rumah.

“Dengan anggaran Rp20 juta per rumah tentu tidak memungkinkan untuk memperbaiki seluruh bangunan. Karena itu, perbaikan difokuskan pada bagian rumah yang paling membutuhkan penanganan,” jelasnya.

Dari total anggaran Rp20 juta per unit, sebanyak Rp17,5 juta dialokasikan untuk kebutuhan material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan sebagai biaya upah pekerja.

"Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat di Kota Mataram," ujarnya.