RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram menargetkan penghimpunan 66 hewan kurban pada Iduladha 2026 melalui sumbangan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta. Dari target tersebut, terdiri atas 50 ekor kambing dan 16 ekor sapi yang akan didistribusikan kepada masyarakat melalui masjid, yayasan, TPQ, hingga kelompok masyarakat di berbagai lingkungan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Mataram, Amir Wisuda, mengatakan proses pengumpulan hewan kurban mulai dilakukan,Pada hari pertama, sudah terkumpul enam ekor kambing dan tiga ekor sapi.

“Dua ekor sapi berasal dari PT AMMAN dan satu ekor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram,” ujarnya Senin, 25 Mei 2026.

Selain pengumpulan hewan kurban dari OPD dan swasta, Kota Mataram juga dipastikan menerima bantuan sapi kurban Presiden RI. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 979 kilogram itu berasal dari peternak Ahmad Hisyam dan akan diserahkan langsung kepada Takmir Masjid Nurul Falah, Lingkungan Babidas, Selasa 26 Mei 2026

Amir mengatakan, bobot sapi bantuan Presiden tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan hampir mendekati satu ton.

“Kalau dilihat dari tahun kemarin ada kenaikan berat. Prinsipnya tetap mencari hewan yang mendekati standar ideal bantuan Presiden,” katanya.

Menurutnya, pemerintah juga mulai berkoordinasi dengan pihak masjid terkait kesiapan lokasi penempatan sapi sebelum hari pemotongan. Sebab setelah proses serah terima dilakukan, tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya berada di pihak penerima.

“Harus dipastikan ada orang yang mengerti merawat sapi itu. Biasanya dibantu peternak atau orang yang memang biasa menangani hewan ternak,” ujarnya.

Terkait distribusi daging kurban, Pemkot Mataram memilih menyerahkan hewan dalam kondisi hidup kepada penerima. Sistem itu dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat mengelola pemotongan dan pembagian daging sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Hewan kurban akan kami serahkan langsung ke lembaga, yayasan, remaja masjid, maupun kelompok masyarakat yang sebelumnya mengajukan permohonan,” katanya.

Sementara untuk opsi pemotongan terpusat di rumah potong hewan (RPH) menggunakan sistem kupon, Amir menyebut pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah.

“Kalau untuk sistem kupon di RPH, itu masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” katanya.