RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengajak pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan ini dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data.

Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin, 25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Hasmudin. Sekitar 60 peserta hadir, terdiri dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia.

Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik mengatakan data statistik berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun dan mengevaluasi arah pembangunan daerah menuju visi NTB Makmur Mendunia. Menurut dia, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, dan memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” kata Ahsanul.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal menyebut kondisi ekonomi NTB dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi NTB disebut tumbuh 13,64 persen yang ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.

Menurut Faozal, kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas BPS melakukan pendataan.

“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” kata Faozal.

Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Menurut dia, sensus ekonomi bertujuan memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Wahyudin menegaskan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.

“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari dunia usaha. Ketua KADIN NTB yang diwakili Hasmudin mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan penting untuk memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, serta memperkuat pengembangan UMKM di NTB.

“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar), di mana peserta dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.

Pemprov NTB berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat basis data ekonomi daerah sehingga Sensus Ekonomi 2026 menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.